ⓒKBS News

Inti dari reformasi sistem layanan taksi dapat disimpulkan menjadi legitimasi platform layanan mobilitas dan perbaikan layanan taksi umum. Ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan taksi umum dan perusahaan platform layanan mobilitas, serta mendorong proyek inovasi dari pengembangan platform layanan mobilitas. Pertama-tama, ‘taksi platfom’ yang menggunakan aplikasi ponsel pintar, akan dilegitimasi. Perusahaan platform layanan mobilitas dapat menikmati manfaat dari legislasi, dan sebagai gantinya diharuskan memberikan kontribusi (sumbangan) sejalan dengan perkembangan skala bisnisnya. Kontribusi itu akan digunakan untuk kesejahteraan dan layanan bagi para supir taksi umum. Reformasi itu sepertinya saling mendorong perkembangan dari proyek inovasi platform mobilitas dan perusahaan taksi umum.

Bisnis pengembangan platfom layanan mobiltias, seperti taksi uber, dianggap sebagai teladan baik untuk inovasi. Namun, tidak dapat dipungkiri menjadi cikal bakal konflik dengan perusahaan taksi yang sudah ada. Dengan menghubungkan penumpang dan pengemudi, taksi uber mendapatkan keuntungan yang luar biasa hanya dengan platform. Tidak perlu membeli kendaraan maupun mempekerjakan supir. Bahkan supir pun tidak dikendalikan oleh pihak perusahaan dan menghasilkan  pendapatan yang tinggi. Terlebih lagi, penumpang dapat menggunakan layanan mobilitas dengan mudah dan nyaman di mana saja kapan saja jika memerlukan. Tarif taksi platform juga transparan. Ketiga pihak menikmati inovasi layanan mobilitas yang memuaskan. Hal ini justru menimbulkan konflik dengan perusahaan taksi umum di manca negara, dan Korea Selatan juga tidak terkecuali. Momen penting yang memicu konflik domestik adalah uji coba layanan Carpool atau carsharing dari Kakao yang dimulai pada tanggal 7 Desember 2018. Tiga hari setelah Kakao meluncurkan layanan tersebut, perusahaan taksi umum memprotes keras, bahkan muncul kasus bunuh diri dari seorang supir taksi. Sebagai hasilnya, Kakao memutuskan untuk menghentikan layanan uji coba carpool untuk sementara waktu. Konflik itu sempat memulai pembicaraan dengan meluncurkan badan dialog sosial yang dihadiri perusahaan-perusahaan taksi umum, perusahaan Kakao Mobility, Partai Demokrat Korea dan pihak pemerintah Korea Selatan. Meskipun konflik terus berkelanjutan, dialog tersebut berhasil membuat kemajuan, yakni reformasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain perusahaan platform layanan mobilitas yang dilegitimasi, ada beberapa hal yang mendapat sorotan. Saat ini, supir taksi harus membayar sejumlah setoran tertentu dari pendapatan harian kepada pihak perusahaan dan menerima sisanya sebagai upah. Untuk memenuhi setoran yang berat, supir tidak bisa bekerja dengan semestinya, seperti mereka kadang menolak penumpang yang hendak menggunakan layanan taksi dalam jarak pendek. Taksi platform memperburuk situasi tersebut, dan karena itulah supir taksi memprotes keras. Menurut reformasi, sistem pembayaran itu akan dihapuskan dan sistem gaji bulanan tetap supir taksi akan diterapkan. Jika demikian, kondisi supir taksi dan layanan taksi dapat ditingkatkan secara bersamaan.

Kontribusi yang diberikan oleh para pebisnis platform layanan mobilitas tampaknya dipandang sejenis biaya untuk masuk ke pasar mobilitas. Kontribusi itu akan digunakan dalam memecahkan kelebihan persediaan taksi dengan mengurangi jumlah taksi dan operasinya, serta kesejahteraan bagi para supir taksi. Memang betul, perkembangan taksi platform bisa menjadi peluang baik bagi perusahaan taksi umum dan supir taksi. Diharapkan pula bahwa perlindungan untuk inovasi dengan pengembangan platform dan industri yang ada dapat tercapai secara harmonis.