ⓒYONHAP News

Pertemuan antara Presiden Moon Jae-in bersama para pemimpin dari lima partai utama Korea Selatan memiliki makna yang signifikan, karena mereka setuju akan melakukan upaya dan tanggapan bipartisan dalam menghadapai tindak balasan ekonomi Jepang. Tentunya ada pula perbedaan dalam rincian tanggapannya, sehingga untuk menghasilkan upaya bipartisan itu tampaknya akan bergantung pada penyempitan perbedaan pandangan mereka. Selain tanggapan terhadap pengetatan ekspor Jepang, mereka gagal mempersempit pandangan mereka mengenai kepentingan negara, termasuk anggaran tambahan.

Tidak adanya perbedaan pandangan atas fakta bahwa pembatasan ekspor Jepang adalah pembalasan ekonomi yang tidak adil dan merusak tatanan perdagangan bebas. Untuk mengatasinya, mereka mengungkapkan dengan satu suara pembentukan badan kerja sama darurat nasional. Partai politik bersedia melakukan tanggapan bipartisan, setelah menanggulangi semua konflik sejauh ini. Dengan demikian, badan kerja sama darurat diperkirakan akan mampu berfungsi sebagai salurun komunikasi tetap antara pemerintah dan partai politik untuk bersama-sama mengatasi pembalasan perdagangan Jepang. Namun masih banyak perbedaan mengenai rincian dalam prosesnya. Misalnya, para pemimpin partai menyebutkan bahwa beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri harus dicela karena gagal menanggapi kasus ini dengan tepat. Mereka juga meminta pemerintah Seoul untuk menyelesaikan kasus ini dalam gaya diplomatik ‘dari atas ke bawah (top down)’ melalui KTT antara Korea Selatan dan Jepang. Namun Presiden Moon menanggapinya dengan posisi negatif atau pasif.

Selain itu, para peserta juga mengangkat isu tentang ganti rugi bagi korban kerja paksa di masa perang yang tampaknya menjadi awal mula kasus ini. Beberapa pemimpin partai menyarankan bahwa pemerintah Seoul memberikan terlebih dahulu ganti rugi kepada korban, dan kemudian menggunakan haknya untuk naik banding ke Jepang. Moon menunjukkan posisi negatif karena sulit untuk menerima konsensus dari masyarakat. Namun perbedaan dari sisi metodenya, kedepannya diharapkan dapat dipecahkan melalui komunikasi erat badan kerja sama darurat nasional itu, jika berjalan dengan baik.

Tentunya Presiden Moon dan para pemimpin partai sudah membuat kerangka besar mengenai pembatasan ekspor Jepang, namun mereka tidak membuat kemajuan dalam isu-isu lain, seperti anggaran tambahan. Melihat rincian dalam pernyataan usai pertemuan itu, terdapat ‘upaya bersama demi meningkatkan daya saing’. Partai berkuasa pada awalnya mencoba memuat rincian seperti ‘upaya pembuatan langkah-langkah untuk memberikan bantuan ke industri bahan baku dan peralatan utama’. Tetapi rincian itu ditolak karena partai berkuasa bertujuan memaksa pengadopsian rancangan anggaran tambahan. Pada akhirnya, partai berkuasa berupaya mendorong kesepakatan mengenai anggaran tambahan, namun gagal atas tentangan keras dari partai oposisi.

Partai berkuasa dan oposisi juga menunjukkan posisi yang berbeda mengenai kebijakan ekonomi, termasuk pertumbuhan yang didorong oleh pendapatan. Partai oposisi menegaskan penghapusan kebijakan tersebut karena menimbulkan efek samping seperti kenaikan drastis  upah minimum. Tetapi Presiden Moon meyampaikan komitmennya untuk tidak menghapuskan kebijakan tersebut. Bahkan peninjauan ulang mengenai perjanjian berbagi informasi militer antara Korea Selatan dan Jepang juga dibahas dalam pertemuan itu. Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong menanggapinya bahwa pemerintah Korea Selatan tetap mempertahankannya posisinya untuk saat ini, namun perjanjian itu dapat ditinjau kembali sejalan dengan perkembangan situasinya.