ⓒYONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan (Korsel) Cheongwadae menyatakan bahwa Presiden Moon Jae-in dan lima orang ketua partai berkuasa dan oposisi mengumumkan pernyataan bersama terkait isu pembatasan ekspor Jepang pada tanggal 18 Juli.

Pernyataan itu menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan dan partai politik sependapat tentang tindakan Jepang yang telah merusak hubungan erat dan baik antara Korsel dan Jepang. Kemudian mereka mendesak Jepang untuk menyelesaikan masalah secara diplomatis karena tindakan tambahan seperti pencabutan Korsel dari daftar negara putih, akan mengancam hubungan Korsel dan Jepang serta kolaborasi keamanan di Asia Timur Laut.  

Para ketua partai politik meminta pemerintah Korsel untuk melakukan berbagai upaya diplomatik yang aktif untuk memecahkan masalah akibat tindak balas ekonomi Jepang, sementara Presiden Moon menyatakan akan segera menyediakan tindakan penanggulangan yang praktis.

Pernyataan juga menyatakan semua partai akan bekerja sama dalam menghadapi tindak balas ekonomi Jepang demi meminimalkan kerugian. Ditambahkannya, para peserta rapat sepakat untuk berkolaborasi dalam memperkuat daya saing di bidang industri bahan, komponen, dan peralatan selain mempertahankan perekonomian negara yang permanen. Untuk itu, pemerintah dan partai politik akan membuat sebuah organisasi kolaborasi darurat.

Pertemuan antara Presiden Moon dan lima orang ketua partai utama ini diadakan karena memerlukan penanggulangan ditingkat negara atas tindak balas Jepang seperti pembatasan ekspor. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 180 menit itu dihadiri oleh Presiden Moon Jae-in, ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Korea Lee Hae-chan, partai oposisi utama Partai Kebebasan Korea Hwang Kyo-ahn, dan tiga orang ketua partai oposisi lainnya, Ketua Partai Bareunmirae Sohn Hak-kyu, Ketua Partai Demokrasi dan Perdamaian Chung Dong-young, dan Ketua Partai Keadilan Shim Sang-jung.

Selain perihal penanggulangan untuk tindak balasan ekonomi Jepang, para peserta pertemuan tersebut bertukar pendapat tentang berbagai isu seperti kebijakan ekonomi dalam negeri, kebijakan terkait masalah Korea Utara, pertukaran pejabat diplomatik dan keamanan, perbaikan sistem pemilihan umum, dan sebagainya.

Karena partai berkuasa dan oposisi sepakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam menghadapi tindak balasan ekonomi Jepang, Korsel dapat mempersiapkan diri untuk menangani isu ini ditingkat negara. Meskipun ada perselisihan tentang metode penyelesaian masalah, tapi yang terpenting adalah kesepakatan partai berkuasa dan oposisi yang sudah satu suara. Perselisihan pendapat juga dapat diatur melalui organisasi kolaborasi darurat yang akan dibuat.