ⓒKBS News

Partai Demokratik Liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menang dalam pemilihan Majelis Tinggi Jepang kali ini. Mereka tetap menjaga kursi di parlemen, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengusulkan amandemen konstitusi. Sejalan dengan kemenangan pihak Abe, diperkirakan tindak balasan ekonomi Jepang terhadap Korea Selatan akan tetap dilaksanakan.

Masa jabatan anggota Majelis Tinggi Jepang adalah enam tahun, dan setiap tiga tahun, mereka melakukan pemilihan untuk mengganti separuh dari seluruh jumlah kursi. Jumlah kursi Majelis Tinggi bertambah menjadi 248 setelah revisi UU Pemilihan tahun lalu. Oleh sebab itu, 124 orang anggota baru Majelis Tinggi terpilih dalam pemilihan kali ini. Partai Demokratik Liberal berhasil mengamankan 57 kursi, dan Partai Komeito memperoleh 14 kursi, sehingga berhasil merebut 71 kursi. Jika menggabungkan dengan kursi yang sudah ada, dua partai itu menempati 141 kursi, yaitu lebih dari separuh dari seluruh anggota Majelis Tinggi. Namun, jumlah itu masih belum cukup untuk melakukan amandemen konstitusi, sehingga diperkirakan rencana Abe untuk mengamandemen konstitusi negara terpaksa akan terganggu.

Melalui hasil pemilihan kali ini, Abe berhasil mengamankan lebih dari separuh total kursi parlemen, sehingga diperkirakan Abe akan terus melakukan tindak balasan ekonomi terhadap Korea Selatan. Abe tetap menjaga jabatannya sebagai PM dan Ketua Partai Demokratik Liberal sampai September 2021 mendatang.

Para pakar memandang PM Abe tidak akan mengubah kerangka kebijakannya karena dia telah menegaskan dukungan masyarakat terhadap kebijakannya. Tentunya ada berbagai alasan mengapa Abe mengambil kebijakan yang keras. Terlebih dahulu, Abe harus mencegah ‘lame duck’. Saat ini, Abe menghadapi masalah yang sangat sensitif dari sisi ekonomi dalam negeri Jepang. Kekhawatiran akibat konflik antara AS dan China cukup besar, dan juga ada banyak rasa tidak puas dari masyarakat akibat kenaikan pajak konsumsi bulan Oktober. Saat ini, tidak ada saingan yang mampu melawan Abe di dalam negeri Jepang, karena partai oposisi sangatlah lemah. Oleh karena itu, Abe menganggap Korea Selatan sebagai ‘musuh dari luar’ sehingga ingin menjaga kondisi tegang untuk mengontrol isu dalam negeri Jepang.

Para pakar dalam negeri Jepang berpendapat bahwa tidak ada variabel yang dapat mengubah kerangka kebijakan Abe kecuali masalah nuklir Korea Utara. Hal itu berarti tindak balasan ekonomi Jepang akan terus berlangsung. Ditambah lagi, Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae juga menjaga sikap yang keras terhadap pemerintah Jepang, sehingga kondisi tegang antara dua negara tetap berkelanjutan.