ⓒYONHAP News

Pemerintah Jepang memberlakukan Peraturan Pengendalian Perdagangan Ekspor yang mencabut Korea Selatan dari daftar negara-negara yang diberikan kemudahan dalam perdagangan dengan Jepang per tanggal 28 Agustus pukul 00:00. Berdasarkan peraturan baru tersebut, barang yang dapat digunakan sebagai senjata dari barang strategis yang tidak sensitif dan barang tidak strategis harus mendapat perizinan terpisah atau perizinan komprehensif istimewa.

Barang strategis yang tidak sensitif terdiri atas 857 jenis barang, diantaranya material canggih, elektronik, komputer, telekomunikasi dan informasi, sensor, radar, peralatan militer kecuali persenjataan. Dalam kenyataannya, hampir semua bidang industri terkena peraturan baru itu selain makanan dan kayu.

Perizinan komprehensif memungkinkan pengeksporan secara bebas selama 3 tahun. Sedangkan masa berlaku perizinan terpisah dipersingkat menjadi 6 bulan dan harus diperoleh setiap kali mengekspor. Kemudian perizinan komprehensif istimewa diberikan kepada perusahaan ICP (Internal Compliance Program) yang diakui pemerintah Jepang sebagai perusahaan yang mematuhi peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, jika mengimpor dari perusahaan ICP Jepang, Korea Selatan dapat diterapkan perizinan komprehensif seperti sebelumnya.

Institut Perdagangan Strategis Korea menginformasikan daftar perusahaan ICP, dokumen permohonan perizinan terpisah, dan lainnya. Institut ini menerangkan, sistem ‘catch all’ jarang diterapkan dalam pengeksporan barang tidak strategis sehingga hanya perlu memberi jawaban yang jelas jika pihak Jepang meminta informasi tambahan terkaitnya.

Pada hari yang sama, pemerintah Korea Selatan menetapkan ‘strategi investasi litbang bahan baku, suku cadang, dan peralatan serta penanggulangan inovatif’ dalam rapat menteri bersangkutan dan rapat pemerintah, partai berkuasa, dan kantor kepresidenan. Pada rapat itu, Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon menyampaikan bahwa pemerintah akan menumbuhkan lebih dari 100 jenis bahan baku, suku cadang, dan peralatan dengan modal sebanyak 5 triliun won selama 3 tahun hingga tahun 2022. Namun, pemerintah Korea Selatan tidak menyebut jenis barang tersebut secara rinci agar hal tersebut tidak sampai ke pihak Jepang.

PM Lee kemudian mendesak Jepang untuk bersedia berbicara dengan Korea Selatan supaya kondisinya tidak menjadi lebih buruk dan hubungan kedua negara dapat dipulihkan kembali.