ⓒYONHAP News

Air terkontaminasi radiasi nuklir Fukushima merujuk pada air yang digunakan untuk mendinginkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang rusak setelah dihantam gemba bumi dan tsunami pada tahun 2011. Gempa Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 menyebabkan bencana nuklir terburuk yang pernah melanda Jepang. Pasca gempa bumi, tsunami melanda PLTN Fukushima I, yang menyebabkan pemadaman listrik dan berhentinya pengoperasian pompa yang dibutuhkan untuk mendinginkan reaktor. Sebagai hasilnya, pendinginan yang tidak memadai mengakibatkan bahan bakar nuklir meleleh, terjadinya ledakan kimia hidrogen-udara, dan juga melepaskan banyak bahan radioaktif.

Air terkontaminasi radioaktif adalah air yang digunakan untuk mendinginkan bahan bakar nuklir yang masih tersisa dalam PLTN Fukushima. Dilaporkan bahwa air tercemar itu terus meningkat sebanyak 170 ton setiap harinya, dan pada akhir bulan Juli lalu, total air limbah itu melebihi 1,15 juta ton. Pihak Tokyo tengah menumpuk tangki-tangki penyimpanan air kontaminasi radioaktif di sekitar PLTN, karena tidak ada metode yang layak untuk membuang air terkontaminasi tersebut dan sulit untuk menangani biayanya.

Rencana untuk melepaskan air limbah tersebut ke laut terungkap oleh seorang pejabat Greenpeace, organisasi internasional yang berkampanye untuk perlindungan lingkungan secara global. Pejabat itu menyatakan, bahwa Jepang ingin membuang lebih dari satu juta ton air terkontaminasi radioaktif berkadar tinggi dari bencana nuklir Fukushima ke laut. Dia menunjukkan bahwa air terkontaminasi itu akan mencapai perairan di seluruh dunia, dan Korea Selatan secara khusus akan mengalami kerugian terbesar. Dalam jumpa pers di Majelis Nasional Korea Selatan pada tanggal 14 Agustus lalu, pihak Greenpeace juga menyerukan Korea Selatan untuk mengangkat masalah ini di panggung internasional. Tentunya hukum internasional memberikan sejumlah dasar untuk mencegah pembuangan air yang terkontaminasi radioaktif tersebut oleh negara-negara anggota. Misalnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut meminta setiap negara mengambil langkah untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Perjanjian London juga menetapkan bahwa negara pembuang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan maritim di negara lain. Tujuan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengarah pada penggunaan tenaga atom secara damai dan mendorong kesehatan. Namun, tidak mudahnya untuk menerapkan langkah yang substansial.

Ketika sebuah negara anggota membuang air terkontaminasi radioaktif ke laut, negara itu harus melaporkannya kepada IAEA. Pada saat itu, batas emisi tritium adalah standar polusi yang ditetapkan oleh setiap negara. Bagi Korea Selatan, batas emisi itu sebanyak 40.000 Becquerel (Bq) per liter, sementara Jepang menetapkan standarnya pada 60.000 Bq per liter. Sementara air limbah di Fukushima dilaporkan mencapai 120.000 Bq, dua kali lipat dari standar Jepang. Dengan kata lain, ada prinsip untuk melarang pencemaran laut, tetapi tidak ada rincian aturan tersebut.

Dalam hal ini, Jepang dapat mengklaim bahwa pembuangan air terkontaminasi radioaktif itu tidak merusak negara tertentu. Bahkan Jepang mungkin mengklaim bahwa mereka tidak dapat menghindari pembuangan air tercemar tersebut karena jumlah air yang terlalu banyak. Terlebih lagi, tidak mudah untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut melanggar sebuah peraturan atau menimbulkan kerugian secara nyata. Namun pemerintah Korea Selatan percaya bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap kasus ini dapat ditingkatkan melalui IAEA. Jepang tidaklah dengan mudah melepaskan air limbah itu jika masyarakat internasional memprotes bulat dengan satu suara. Pada akhirnya, perlu untuk mengumpulkan opini dunia, dan terus mengumpulkan bukti dan data ilmiah.