ⓒYONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai perundingan perjanjian khusus tentang pembagian biaya pertahanan (SMA) ke-11 di  Honolulu, Hawaii pada tanggal 22 Oktober. Perundingan itu berlangsung selama dua hari, yang dimediasikan oleh ketua perwakilan baru dari belah kedua pihak, yakni Chung Eun-bo dari Korea Selatan dan James DeHart dari Amerika Serikat. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana bagi keduanya.

Ketua perwakilan Korea Selatan, Chung Eun-bo, menyatakan pihaknya berupaya agar pembagian biaya pertahanan dilakukan secara rasional dan adil dari segi ekonomi dalam kerangka persekutuan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Volume pembagian biaya pertahanan yang diminta Amerika Serikat pada putaran pertama di Seoul bulan lalu tidak diketahui, tapi diperkirakan mencapai sekitar lima miliar dolar Amerika atau enam triliun won, yang merupakan lima kali lipat dari biaya saat ini. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sering kali menekan Korea Selatan untuk menaikkan pembagian biaya pertahanan. Akan tetapi, ada pihak yang mengatakan bahwa permintaan Amerika Serikat itu tidak rasional sehingga harus merevisi perjanjian tentang status pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (SOFA).

SMA ke-10 sendiri berlaku hingga akhir tahun ini. Oleh sebab itu, perundingan SMA ke-11 harus diselesaikan dalam tahun ini agar dapat diterapkan mulai tahun depan. Korea Selatan membelanjakan 1,38 triliun won sebagai biaya pertahanan untuk penempatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan pada tahun ini. Jumlah itu pun sudah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena tekanan dari Trump.

Oleh karena itu, pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan sampai disebut 'prajurit bayaran' bukan jasa militer dari tingkat persekutuan. Amerika Serikat meminta Korea Selatan untuk menanggung seluruh biaya yang bersangkutan, termasuk biaya pengoperasian aset strategis, biaya latihan militer gabungan, biaya untuk keluarga prajurit Amerika Serikat di Korea Selatan, dan sebagainya.