ⓒKBS News

Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Nak-yon dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe bersepaham untuk menyelesaikan kondisi sulit dalam hubungan bilateral kedua negara, pada pertemuan yang digelar di Tokyo pada tanggal 24 Oktober lalu.

Menurut penjelasan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Sei-young di Jepang,  PM Lee menegaskan otoritas diplomasi kedua negara harus melakukan berbagai komunikasi dan pertukaran termasuk pembicaraan untuk menyelesaikan hubungan bilateral yang tengah membeku.

Lee menambahkan, sebagaimana telah dilakukan Jepang, Korea Selatan sendiri juga menghargai dan mematuhi perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang tahun 1965 dan tetap akan melaksanakannya ke depannya. Lee melanjutkan bahwa dirinya percaya kedua negara akan mampu mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi saat ini.

Sementara itu, PM Abe mengulangi pendapatnya yang dinyatakan selama ini bahwa perjanjian antara negara harus dipenuhi dan kemudian mengatakan otoritas diplomasi kedua negara harus berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah kedua negara.

Dalam kesempatan yang sama, Lee menyampaikan surat Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in kepada Abe. Surat itu diketahui menyatakan bahwa Jepang adalah mitra penting Korea Selatan dalam kerja sama untuk perdamaian dan keamanan di Asia Timur Laut dan kedua belah pihak harus saling berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sejak masih berada di tahap awalnya.

Pertemuan Lee dan Abe merupakan pertemuan tingkat tinggi Korea Selatan dan Jepang yang pertama sejak hubungan bilateral kedua negara membeku karena keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan terkait isu kompensasi pekerja paksa di masa penjajahan Jepang pada bulan Oktober tahun lalu.

Hubungan Korea Selatan dan Jepang makin lama makin buruk. Setelah keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan tersebut, Jepang dengan keras mengkritiknya. Jepang juga berulang kali meminta pembicaraan dengan Korea Selatan terkait isu pekerja paksa tersebut, namun pemerintah Korea Selatan menolaknya. Kemudian Jepang mengambil aksi balasan dengan mencabut Korea Selatan dari daftar negara putih ekspornya yang memberikan kemudahan dalam hal pengeksporan selain membatasi ekspor tiga bahan utama semikonduktor ke Korea Selatan.

Korea Selatan mengklaim tindakan Jepang itu tidak layak dan meminta pembicaraan dengan Jepang mengenai hal tersebut. Akan tetapi kali ini Jepang yang menolaknya. Selanjutnya, pemerintah Korea Selatan mengakhiri Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang dan menuntut Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Masyarakat Korea Selatan ikut menolak pembelian dan penggunaan  produk Jepang, sementara masyarakat Jepang melakukan aksi untuk membenci Korea Selatan.

Di tengah kondisi seperti itu, perdana menteri kedua negara bertemu dan bersepaham untuk menyelesaikan masalah. Meskipun belum mencapai kesepakatan secara nyata, tapi mungkin ini merupakan awal untuk menemukan jalan keluar jika komunikasi dapat dilakukan dari berbagai jalur di masa depan.