ⓒYONHAP News

Sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Korea Selatan (Korsel), Australia, China, Jepang, India, dan Selandia Baru menyepakati Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau yang dikenal dengan RCEP pada tanggal 4 November lalu. Meskipun  India menyatakan sedang mempertimbangkan posisinya untuk bergabung atau tidak dalam RCEP, tapi diperkirakan terbuka peluang besar untuk perdagangan, investasi, ekspor, dan sebagainya karena melibatkan separuh jumlah penduduk dunia dan sepertiga dari total penghasilan dunia jika India bergabung.

Setelah mengumumkan pernyataan bersama RCEP, para pemimpin negara menyatakan pihaknya akan menandatangani RCEP hingga tahun 2020 setelah menyelesaikan negosiasi terkait.

Negosiasi RCEP dimulai dengan pimpinan China pada KTT Asia Timur tahun 2012 dan mengumumkan kesepakatan tersebut melalui 28 kali negosiasi resmi, 16 pertemuan tingkat menteri, dan 3 kali konferensi tingkat tinggi.

RCEP awalnya dimulai untuk menanggulangi Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang dilaksanakan oleh pemerintahan mantan Presiden AS, Barack Obama. Pada awalnya, TPP berkembang dengan pesat, tapi dikalahkan oleh RCEP karena pemerintahan Donald Trump mendorong proteksionisme.

RCEP bermakna dalam membuat kemitraan ekonomi yang terbesar di dunia untuk perdagangan bebas dan adil walau ada berbagai unsur konflik di antara negara-negara bersangkutan. Jika mempertimbangkan ketertiban perdagangan dunia akibat penguatan proteksionisme AS dan tindak balasan perdagangan Jepang terhadap Korsel, maka makna RCEP ini menjadi lebih besar.

Jika RCEP secara resmi berjalan, maka perdagangan dunia yang menyusut akibat perang dagang AS dan China serta stagnasi kondisi ekonomi global akan kembali diperluas dan membantu perkembangan perekonomian terkait.

Korsel diperkirakan akan menikmati banyak kemudahan dari RCEP karena ekonominya sangat bergantung pada ekspor. Kantor Kepresidenan Korsel Cheongwadae memandang bahwa RCEP menciptakan peluang baru bagi masyarakat dan perusahaan Korsel karena perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota RCEP menjadi aktif dan pasar ekspor dapat divariasikan.

Hal yang paling diharapkan adalah menimbulkan efek sinergi dengan FTA yang sudah ada dan mempercepat pelaksanaan “Kebijakan Baru ke Arah Selatan.” Korsel menjalin FTA dengan semua negara anggota RCEP kecuali Jepang. Oleh karena itu, pasar dapat dibuka melalui FTA dan peraturan serta bea masuk setempat dapat diselesaikan melalui RCEP. Ekspor produk manufaktur dan investasi infrastruktur ke negara-negara Asia Tenggara akan meningkat dengan besar walau diperkirakan akan ada kerugian di bidang pertanian dan perikanan. Selain itu, karena kebanyakan negara anggota RCEP merupakan subjek untuk “Kebijakan Baru ke Arah Selatan” dari pemerintahan Moon Jae-in, maka diharapkan perluasan perdagangan dan investasi, kolaborasi, pertukaran sumber daya manusia dan materi dengan mereka ke depannya akan lebih aktif.