ⓒYONHAP News

Rancangan anggaran negara Korea Selatan untuk tahun depan mencatat jumlah yang paling besar dalam sejarahnya dengan mencapai 513,5 triliun won. Partai berkuasa ingin mengalokasikan anggaran ekspansif untuk mengaktifkan ekonomi, namun partai oposisi berniat untuk menurunkannya dengan jumlah besar, karena jumlah anggaran yang direncanakan dinilai mempertimbangkan pemilihan umum tahun depan. Rancangan anggaran tahun depan harus diloloskan sampai tanggal 2 Desember mendatang. Komite Khusus Rencana Anggaran dan Tutup Anggaran di Majelis Korea Selatan akan meloloskan rancangan anggaran tahun depan pada tanggal 29 November mendatang.

Anggaran tahun 2020 meningkat drastis untuk bidang pertumbuhan inovatif, kesehatan, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan. Khususnya, anggaran di bidang pertumbuhan inovatif meningkat 59,3% dibandingkan anggaran tahun ini untuk menghadapi situasi akibat pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan. Anggaran di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan mencapai 181,6 triliun won dengan peningkatan 12,8%.

Walaupun pengeluaran pemerintah meningkat secara drastis, namun peningkatan pendapatan negara tidaklah banyak. Pendapatan total pemerintah untuk tahun depan mengalami kenaikan 1,2%, namun penerimaan pajak negara berkurang untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 10 tahun. Akibatnya, utang negara dengan jumlah paling besar dalam sejarahnya diterbitkan, dan indikator kesehatan fiskal juga terpaksa akan memburuk. Jumlah utang negara meningkat sebesar 64,7 triliun won, dan rasio utang negara juga turut meningkat sebesar 2,7% dibandingkan tahun ini.

Dalam pemeriksaan rancangan anggaran tahun depan, diperkirakan partai berkuasa dan oposisi akan bertentangan. Partai Kebebasan Korea hendak menurunkan rancangan anggaran sebesar 14,5 triliun won agar jumlah rancangan anggaran tahun depan tidak melampaui 500 triliun won. Mereka akan secara khusus menargetkan penurunan anggaran di bidang usaha terhadap Korea Utara, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Namun, partai oposisi kedua, Partai Bareunmirae mengakui perlunya peningkatan jumlah anggaran, namun perlu memeriksa isi anggaran di tiap bidang secara saksama.

Sementara itu, partai berkuasa mengklaim bahwa anggaran ekspansif disediakan untuk mengaktifkan ekonomi. Mereka ingin menjaga jumlah anggaran di bidang penciptaan lapangan kerja. Namun, pemeriksaan anggaran tahun depan diperkirakan akan menghadapi hambatan karena terkait dengan lolosnya berbagai rancangan undang-undang lainnya seperti revisi UU Pemilihan Pejabat Publik, rancangan pembentukan Badan Investigasi Tindak Kriminal Pejabat Tinggi Negara, dan sebagainya.