ⓒYONHAP News

Kontroversi antara partai politik Korea Selatan yang dipicu oleh legislasi rancangan undang-undang (RUU) jalur cepat selama kurang dari setahun terakhir akhirnya terselesaikan. Sebagai hasilnya, kubu berkuasa melegislasi tujuh RUU, termasuk pembentukan badan penyidik korupsi untuk pejabat tinggi pemerintah yang merupakan janji pertama dalam kampanye Presiden Moon Jae-in. Namun proses pengesahan legislasi RUU tersebut dilaksanakan secara sepihak oleh partai berkuasa yang bekerja sama dengan partai-partai oposisi minoritas, tanpa kehadiran partai oposisi utama. Dengan kata lain, diperkirakan bahwa efek samping secara politik mungkin akan tetap berlanjut dalam jangka panjang.

Sistem legislasi jalur cepat itu telah diterapkan sesuai dengan UU mengenai kemajuan parlemen yang direvisi pada bulan Mei 2012 dengan tujuan untuk mencegah proses pengadopsian RUU secara sepihak oleh partai mayoritas. Pada saat itu, partai berkuasa dan oposisi mengalami kekerasan dalam pertikaian fisik di parlemen. Oleh karena itu jika diperlukan, RUU tersebut ditetapkan dengan legislasi jalur cepat agar diajukan secara otomatis ke parlemen. Meskipun demikian, tujuan tersebut tidak berfungsi lagi dalam kasus kali ini. Pertikaian fisik kembali muncul, dan kubu berkuasa mendorong pengadopsiannya secara sepihak, sementara partai oposisi utama menolak dialog dan mencegahnya. Partai berkuasa bergandengan tangan dengan empat partai oposisi minoritas untuk menangani protes partai oposisi utama tersebut. RUU mengenai reformasi pemilihan umum (pemilu) telah disetujui pada tanggal 15 Desember 2018, dan kemudian diajukan melalui legislasi jalur cepat pada tanggal 22 April 2019. Setelah itu, partai politik memulai konflik yang ekstrem antara pihak yang hendak mengesahkannya dan memblokirnya. Pengesahan di parlemen kali ini tercapai setelah mengalami konflik fisik, berbagai penyelewengan dan tuduhan.

Partai berkuasa, Partai Demokrat Korea akhirnya mengalahkan partai oposisi dan Presiden Moon Jae-in akan mampu melaksanakan janji kampanye pemilunya. Tetapi akibat dari paksaan kubu berkuasa seperti itu, tidak dapat diperkirakan efek samping apa yang akan bermunculan.

Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea terus terlihat tidak berdaya, yang mungkin akan berdampak buruk pada pemilihan umum legislatif tahun ini. Empat partai oposisi minoritas memang telah membuktikan posisinya, tetapi tidak ada yang menjamin masa depan mereka, karena akan terlibat dalam kekacauan reformasi politik dalam waktu dekat.

Kini seluruh partai politik sudah mulai melangkah maju ke arah pemilihan umum legislatif yang akan berlangsung pada bulan April. Partai Demokrat Korea akan membuat sistem persiapan untuk pemilu legislatif dengan memilih mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Nak-yon sebagai perwakilannya. Lee Nak-yon adalah sosok yang diharapkan akan mendukung pemilihan partainya di distrik-distrik seputar kota Seoul. Sementara itu, fokus partai oposisi berada pada reformasi politik, dengan mengangkat "integrasi konservatif" dan “pembentukan zona ketiga”. Partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea yang sepenuhnya kalah dalam hal jumlah anggotanya, akan berpusat pada konsolidasi konservatif. Partainya sibuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, dan diperkirakan juga akan meningkatkan perjuangan terhadap kubu berkuasa.