ⓒKBS News

Ada dua alasan mengapa pengangkatan Ri Son-gwon sebagai Menteri Luar Negeri Korea Utara dianggap luar biasa. Yang pertama, karirnya yang tidak berhubung dengan diplomasi. Mantan Menlu Ri Yong-ho berkarir sebagai diplomat khusus untuk Amerika Serikat (AS), namun Ri Son-gwon hanya mempunyai latar belakang militer. Yang kedua, Ri Yong-ho adalah anggota dari Komite Urusan Dalam Negeri Korea Utara dan Biro Politik Umum Korea Utara, namun Ri Son-gwon hanya seorang anggota dari Komite Sentral Partai Buruh Korea. Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui yang ada di bawahnya menjabat sebagai anggota dari Komite Sentral Partai Buruh Korea dan merangkap sebagai Komite Urusan Dalam Negeri Korea Utara.

Akibatnya, muncul berbagai analisa terkait pengangkatannya. Yang pertama, pengangkatan itu dianggap sebagai pesan kuat terhadap Amerika Serikat (AS). Ri Son-gwon memiliki citra yang kuat sebagai Ketua Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai Korea (CPRK) yang menangani taktik terhadap Korea Selatan. Di KTT dua Korea pada tahun 2018 lalu, Ri Son-gwon pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti “apakah mi dingin itu bisa melewati tenggorokan kalian?” kepada pihak Korea Selatan. Dengan kata lain, Korea Utara menunjukkan kebijakan keras terhadap AS dengan pengangkatan tokoh yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan diplomatik.

Selain itu, Wakil Ketua Urusan Internasional di Komite Sentral Partai Buruh Korea, Ri Su-yong juga diganti oleh mantan Duta Besar Korea Utara untuk Rusia, Kim Hyong-jun. Pengangkatan dua tokoh tersebut menurunkan bobot politik dari diplomat Korea Utara karena dua orang itu tidak termasuk di biro politik Korea Utara.

Yang kedua, Ri Son-gwon berpihak pada Kim Yong-chol, Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea. Ri Son-gwon bekerja sama dengan Kim Yong-chol di pangkalan militer. Kim Yong-chol berkontribusi dalam membuka dialog antara dua Korea dan antara Korea Utara dan AS. Namun, setelah gagalnya KTT antara Korea Utara dan AS di Hanoi pada bulan Februari tahun lalu, dia mengundurkan diri dari jabatan Direktur Urusan Unifikasi Partai Buruh Korea, dan pejabat di bawahnya juga menerima hukuman. Setelah pengunduran diri Kim Yong-chol, negosiasi dengan AS dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho dan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui. Namun, mereka juga tidak membuahkan hasil yang baik pada tahun 2019 lalu. Penggantian pejabat diplomat tersebut menunjukkan sikap Korea Utara yang terdesak.

Ri Son-gwon tidak mempunyai landasan di Kementerian Luar Negeri, dan juga kekuatan politik. Oleh sebab itu banyak pihak yang memerhatikan posisi Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui. Jika dia juga diganti, maka lini pihak Kim Yong-chol dapat kembali mendominasi urusan diplomatik. Kalau tidak, ada kemungkinan bahwa Ri Son-gwon hanya menjadi orang-orangan yang menyampaikan pesan kuat kepada AS, dan Choe Son-hui menangani urusan praktis.