ⓒYONHAP News

Majelis Nasional Korea Selatan mengadakan sesi parlemen tambahan bulan Februari untuk menetapkan peta jalan pemilihan umum legislatif tanggal 15 April mendatang. Isu yang paling penting di sesi parlemen tambahan ini adalah penetapan distrik pemilihan. Saat ini, restrukturisasi partai oposisi berada di tahap terakhir. Terlebih dahulu, Partai Gabungan untuk Masa Depan yang bersifat konservatif menggelar upacara peluncuran partai pada hari Senin (17/02/20) ini. Partai itu merupakan gabungan dari tiga partai, yaitu Partai Kebebasan Korea, Partai Konservatif Baru, dan Partai Maju untuk Masa Depan 4,0. Dengan demikian, jumlah kursi untuk partai baru tersebut mencapai 113 kursi.

Partai Gabungan untuk Masa Depan tersebut meneruskan kerangka Partai Kebebasan Korea. Hanya beberapa orang anggota baru seperti Gubernur Pulau Jejudo, Won Hee-ryong, anggota partai tertinggi dari Partai Konservatif Baru, Lee Jun-seok, dan lainnya yang bergabung dengan dewan pimpinan yang sudah ada dari Partai Kebebasan Korea. Komite Pencalonan Partai yang baru itu langsung meneruskan sistem yang sudah ada dari Partai Kebebasan Korea dengan menambahkan beberapa anggotanya.

Sementara itu, partai yang hendak diluncurkan oleh Ahn Cheol-soo mempunyai nama sementara Partai Rakyat. Partai Rakyat terus menggelar konvensi penciptaan partai di berbagai kota dan provinsi mulai tanggal 16 Februari lalu. Namun, jumlah kursi Partai Rakyat tersebut kurang dari 20, sehingga tidak dapat menjadi badan negosiasi di dalam parlemen.

Di sisi lain, Partai Gabungan untuk Demokrasi merupakan nama sementara untuk gabungan dari tiga partai yang berbasis di wilayah Jeollado, meliputi Partai Bareunmirae, Partai Alternatif Baru, dan Partai Demokrasi dan Perdamaian. Jika kesepakatan berjalan dengan lancar dan tiga partai itu berhasil menjadi satu, maka jumlah kursinya mencapai 28. Namun, jika tujuh orang yang memihak Ahn Cheol-soo menarik diri dari partai tersebut, jumlah kursi itu akan berkurang menjadi 21.

Jika Partai Gabungan untuk Demokrasi diluncurkan, tiga badan negosiasi di dalam parlemen akan dibentuk bersama dengan Partai Demokrat Korea dan Partai Gabungan untuk Masa Depan. Partai Rakyat dan Partai Keadilan bergabung dengan badan non-negosiasi, sehingga kerangka Majelis Rakyat Korea Selatan akan dibentuk lewat lima unit partai. Restrukturisasi partai tersebut dilaksanakan untuk pemilihan umum legislatif yang akan datang, namun bisa memengaruhi lolosnya isu-isu di parlemen tambahan bulan Februari ini, khususnya reorganisasi distrik pemilihan.