ⓒKBS News

Korea Utara hingga kini mampu menghindari sanksi masyarakat internasional dengan berbagai cara sembari terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di dalam negeri.

Laporan panel ahli dari komite sanksi Korea Utara di Dewan Keamanan PBB menunjukkan aksi penghindaran sanksi Korea Utara dan caranya dengan jelas. Sementara itu, laporan HAM Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyerukan rezim Korea Utara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.

Laporan panel ahli dari komite sanksi Korea Utara yang diumumkan pada hari Rabu (31/03) itu mengungkap bahwa Korea Utara telah melakukan serangan siber pada tahun 2019 hingga November 2020 untuk pengembangan nuklir dan rudalnya. Dalam periode tersebut, Korea Utara mencuri aset-aset virtual senilai 320 juta dolar Amerika. Selain itu, Korea Utara dilaporkan melanggar sanksi PBB dengan melampaui batas impor tahunan minyak hingga 5 sampai 8 kali lipat dalam 121 kasus mulai bulan Januari hingga September tahun lalu.

Menurut laporan itu, dalam aksi untuk menghindari sanksi PBB terhadap negaranya, Korea Utara menggunakan cara yang lebih spesifik, seperti pemalsuan identitas awak kapal. Sejak Januari hingga September tahun lalu, Korea Utara diketahui mengekspor paling sedikit 2,5 juta ton batu bara secara ilegal. Selain itu, Korea Utara dilaporkan menyelundupkan perlengkapan pesawat tempur Rusia dan barang-barang mewah, termasuk mobil mewah.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS merilis 'Laporan Praktik HAM di Negara-Negara Tahun 2020' pada Selasa (30/03). Laporan mengenai Korea Utara menunjukkan bahwa petugas keamanan Korea Utara banyak melakukan pelanggaran HAM, seperti pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa.

Pemerintahan Trump tidak mempermasalahkan masalah HAM dalam negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara. Oleh karena itu dalam laporan serupa sejak tahun 2018, tidak memuat kalimat 'penduduk Korea Utara menghadapi pelanggaran HAM keras yang dilakukan rezim Korea Utara’.

Akan tetapi dalam jumpa pers sebelum pengumuman laporan tersebut, Asisten Sekretaris Sementara Biro Demokrasi, HAM dan Tenaga Kerja di Kementerian Luar Negeri AS, Lisa Peterson, mengatakan pihaknya sangat mengkhawatirkan kondisi HAM di Korea Utara, yang merupakan paling serius di seluruh dunia, dan AS meminta pertanggungjawaban rezim Korea Utara atas pelanggaran HAM yang dilakukan.