ⓒYONHAP News

Korea Utara untuk pertama kalinya di hadapan masyarakat internasional mengakui negaranya sedang mengalami kekurangan pangan, vaksin COVID-19, dan listrik.

Menurut laporan media dari Perwakilan Korea Selatan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Korea Utara menyampaikan laporan Tinjauan Nasional Sukarela (VNR) dalam Forum Politik Tingkat Tinggi (HLPF) yang diadakan secara virtual pada hari Selasa (13/07).

VNR, yang pertama kali ditetapkan dalam Sidang Umum PBB ke-70 di tahun 2015, merupakan sebuah sistem bagi setiap negara anggota untuk secara mandiri mengevaluasi dan mengumumkan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di negaranya, dan ini merupakan kali pertama Korea Utara merilis laporan VNR. Laporan Korea Utara tersebut memiliki 66 halaman, dengan Wakil Perdana Menteri Park Jong-geun sebagai pelapornya.

Laporan yang memuat masalah pangan menyebut bahwa rencana produksi biji-bijian sebanyak 7 juta ton terhambat dan hasil panen tahun 2018 sebanyak 4,95 juta ton merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.

Sementara mengenai energi, laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah utama Korea Utara adalah energi. Total produksi listrik maupun produksi listrik per kapita menurun dan kemarau pada tahun 2016 berdampak negatif pada total produksi listrik.

Selain itu, Korea Utara juga melaporkan masalah kesehatan yang mencakup kematian karena masalah air minum dan kebersihan, serta masalah kekurangan tenaga medis, peralatan medis, dan obat-obatan. Diungkapkan bahwa nengaranya bergatung pada Aliansi Vaksin and Imunisasi Global (GAVI) untuk sebagian besar pasokan vaksin COVID-19.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada tanggal 7 Juli memperkirakan panen Korea Utara tahun ini relatif baik karena kondisi lingkungan dan iklim yang baik untuk pertanian. Menurutnya, jumlah penghasilan padi-padian Korea Utara diperkirakan rata-rata 5,6 juta ton dan 1,1 juta ton padi-padian harus dipasok dari luar negeri seperti yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir. FAO memandang walau demikian, Korea Utara akan mengalami kekurangan pangan sekitar 860 ribu ton. Artinya, jika Korea Utara tidak mengimpor atau menerima bantuan kemanusian, penduduknya akan mengalami penderitaan di bulan Agustus hingga Oktober tahun ini.

Dalam laporan keamanan pangan dan gizi dunia untuk tahun 2021 yang dirilis FAO bersama beberapa organisasi internasional, diperhitungkan 10,9 juta orang warga Korea Utara menderita kekurangan gizi pada periode tahun 2018-2020.

Pad bulan Juni lalu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga mengakui terjadinya kekurangan pangan akibat kerugian yagn diakibatkan oleh topan. Laporan Korea Utara mengenai krisis kekurangan pangan ke masyarakat internasional adalah hal yang luar biasa.  Hal itu dapat ditafsirkan bahwa Korea Utara sedang menghadapi krisis di berbagai bidang.