ⓒYONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea Korea Utara (KCNA) menyatakan pada hari Rabu (11/01) bahwa Korea Utara telah berhasil melakukan uji coba rudal hipersonik dan peluncuran tersebut disaksikan langsung oleh Pemimpin Kim Jong-un.

Menurut KCNA, rudal terbaru, yang jenisnya tampak sama dengan rudal yang ditembakan Korea Utara pada 5 Januari lalu tersebut, berhasil melakukan penerbangan sejauh 600 kilometer setelah melakukan pemisahan dan bergerak secara lateral sejauh 240 kilometer, kemudian tepat mengenai target sasaran sejauh 1.000 kilometer.

KCNA juga menyatakan peluncuran tersebut merupakan uji coba terakhir. Jika laporan itu benar, maka berarti Koera Utara akan segera mengerahkan rudal hipersonik dengan kemampuan target sasaran sejauh 1.000 kilometer dan kecepatan Mach 10.

Rudal hipersonik lebih sulit untuk dicegat dibandingkan rudal balistik biasa yang bergerak dalam lintasan berbentuk parabola. Sementara itu, kecepatan Mach 10 memungkinkan rudal hipersonik mencapai Seoul dalam waktu satu menit.

Sehubungan dengan peluncuran tersebut, Amerika Serikat (AS) segera menambahkan sejumlah entitas dalam daftar sanksi terhadap Korea Utara. Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan AS mengumumkan bahwa enam orang warga Korea Utara dan seorang warga Rusia serta sebuah lembaga Rusia dicantumkan dalam daftar sanksi karena terlibat dalam pengembangan program senjata pemusnah massal dan rudal balistik Korea Utara. Ditambahkannya, meski demikian, AS tetap menginginkan solusi diplomatik dalam penyelesaian masalah Korea Utara.

Lima dari enam warga Korea Utara yang dicantumkan dalam daftar sanksi tersebut adalah pejabat di Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Korea Utara II yang melakukan pembelian peralatan untuk program nuklir dan rudal dari China dan Rusia. Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Korea Utara II telah masuk dalam daftar sanksi AS sejak tahun 2010.

Secara terpisah, pada Rabu (21/01), AS juga meminta PBB menjatuhkan sanksi tambahan terkait peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, tetapi dianalisis hal ini tidak dapat dilakukan karena diperlukannya persetujuan dari China dan Rusia di Dewan Keamanan PBB.

Korea Utara beberapa kali meluncurkan rudal jelajah dan rudal jarak pendek tahun lalu. Namun, rudal jelajah tidak termasuk dalam sanksi dan rudal jarak pendek tidak menjadi ancaman langsung bagi AS. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan rudal hipersonik.

Oleh karena itu, peluncuran rudal Korea Utara dan sanksi AS terhadap Korea Utara tersebut tentu meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam Kongres Partai Buruh ke-8 tahun lalu, Kim Jong-un telah menyatakan prinsip 'kekerasan dilawan dengan kekerasan, sedangkan kebaikan dilawan dengan kebaikan'. Maka kemungkinan besar Korea Utara menanggapi sanksi AS terkini sebagai hasil dari kebijakan bermusuhan  AS, sehingga akan meneruskan provokasinya. AS pun tampak tidak akan mundur dengan mudah, mengingat rasio dukungan masyarakat terhadap Presiden Joe Biden yang rendah dan adanya pemilihan paruh waktu pada bulan November mendatang.

Oleh sebab itu pada hari Jumat (14/01), setelah AS mengeluarkan sanksi tersebut, Korea Utara kembali meluncurkan proyektil ke arah timur.