ⓒYONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merilis pernyataan bersama usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan AS di Seoul pada 21 Mei.

Pernyataan itu terdiri dari tiga bagian, yakni mengenai poros inti untuk perdamaian dan kesejahteraan, kemitraan ekonomi dan teknologi strategis, serta aliansi strategis global dan komprehensif. Pada intinya, kedua negara akan bekerja sama memperluas aliansi yang selama ini terbatas pada militer dan keamanan menjadi aliansi yang mencakup keamanan, nilai-nilai yang dipegang, dan ekonomi yang berorientasi masa depan.

Terkait hal itu, Kantor Kepresidenan Korea Selatan memaparkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi tekad kedua pemimpin negara untuk memperkuat aliansi strategis global dan komprehensif antara Korea Selatan dan AS berdasarkan nilai-nilai demokrasi, tatanan internasional, anti-korupsi, dan hak asasi manusia (HAM).

Secara khusus, pernyataan tersebut memuat beberapa inisiatif lanjutan dari deklarasi aliansi nilai yang dipraktikkan di bidang-bidang seperti keamanan ekonomi dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah kedua pihak sepakat untuk bekerja sama memeriksa investasi asing dan pembatasan ekspor terkait teknologi penting sebagai langkah pencegahan agar teknologi mutakhir tidak melanggar keamanan nasional dan keamanan ekonomi. Artinya, Korea Selatan dan AS sepakat untuk memperkuat pembatasan ekspor agar teknologi dan peralatan AS tidak masuk ke industri semikonduktor China.

Stabilitas rantai pasokan juga ditekankan di dalam kerangka 'aliansi nilai', di mana Presiden Yoon mengatakan bahwa aliasni tersebut tidak ditujukan untuk menyingkirkan negara-negara yang tidak memegang nilai-nilai yang sama, melainkan negara-negara dengan nilai-nilai yang sama membentuk hubungan erat terlebih dahulu, dengan harapan negara-negara lain akan bergabung dalam kerangka nilai-nilai universal.

Masalah HAM kali ini lebih jelas dijabarkan dibandingkan pada pernyataan bersama Korea Selatan dan AS tahun lalu. Yoon dan Biden mengungkapkan keprihatinan akan kondisi HAM di wilayah Indo-Pasifik dan menjanjikan peningkatan penegakan HAM dan supremasi hukum di seluruh dunia.

KTT ini mengirim pesan kuat bahwa Korea Selatan telah mengalihkan fokus kebijakan luar negeri dari China ke Amerika Serikat. Aliansi nilai dapat dikatakan sebagai tugas zaman yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, Korea Selatan telah mengambil peran utama dalam KTT demokrasi yang dipromosikan oleh Amerika Serikat. Hal itu menyoroti tantangan diplomatik yang baru, terutama bagaimana menangani serangan balik dari China.

Tugas lainnya adalah mengendalikan situasi di Semenanjung Korea. Korea Utara terus melanjutkan provokasi rudalnya sejak pemerintahan Yoon Suk Yeol diluncurkan dan tampak akan segera melakukan uji coba nuklir. Oleh sebab itu, pengoperasian kembali Dewan Strategi Pencegahan yang Diperpanjang antara Korea Selatan dan AS dinilai dilakukan pada waktu yang tepat.

Saat ini, pemisahan antara Timur dan Barat menjadi cukup jelas hingga disebut sebagai era Perang Dingin baru. Dalam kondisi demikian, hubungan Korea Selatan dan AS memasuki tahap baru, serta kondisi di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut pun diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan.