ⓒYONHAP News

Komisi Regulasi Energi Atom Jepang pada 22 Juli mengizinkan rencana pembuangan air yang terkontaminasi zat radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima I ke Samudra Pasifik. Terkait dengan hal itu, pemerintah Korea Selatan meminta Jepang memberikan informasi yang memadai dan bertanggung jawab akan keamanan kadar zat radioaktif dalam air yang akan dibuang. 

Perusahaan pengelola PLTN Fukushima, Tokyo Power Electric Company (TEPCO), pada bulan Desember tahun lalu meminta Komisi Regulasi Energi Atom Jepang untuk meninjau rencana pembuangan air yang terkontaminasi sesuai dengan keputusan pemerintah Jepang. Pada bulan Mei, komite itu telah mengizinkan rencana TEPCO dan memberikan izin resmi setelah mendengarkan pendapat publik tentang rencana tersebut.

Sesuai izin dari komisi itu, TEPCO akan memulai pembangungan fasilitas untuk pembuangan air yang terkontaminasi zat radioaktif ke laut. Menurut rencana tersebut, air radioaktif di PLTN I Fukushima akan dibuang ke laut yang terletak sejauh 1 kilometer melalui terowongan di bawah laut mulai musim semi tahun depan. Namun, jadwal tersebut dilaporkan belum pasti, sebgaimana perhimpunan nelayan lokal masih menentang keras rencana pembuangan tersebut. 

Jika air yang terkontaminasi zat radioaktif itu diolah dengan Sistem Proses Cairan Canggih (ALPS), maka 62 zat radioaktif, termasuk cesium, dapat dihilangkan, tetapi zat tritium masih akan tersisa.

Pihak pemerintah Jepang bersikeras tidak akan terjadi masalah keamanan ataupun kekhawatiran besar. Greenpeace melalui pernyataan pada 22 Juli mengatakan bahwa pemerintah Jepang tidak memberikan bukti ilmiah untuk menjamin keamanan air yang akan dibuang dan menyerukan evaluasi dampaknya terhadap lingkungan secara komprehensif sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Pada saat ini pun, terdapat banyak zat Cesium pada ikan dari sekitar Fukushima dan pembuangan itu akan semakin merugikan industri perikanan Korea Selatan dan Jepang.

Pulau Jejudo diperkirakan akan menjadi yang pertama merasakan dampak pembuangan air yang terkontaminasi zat radioaktif tersebut, sehingga terdapat protes keras. Jika air yang terkontaminasi zat radioaktif dibuang pada musim semi tahun depan, maka air tersebut akan mengalir dan mencemari laut Pulau Jejudo pada semester kedua tahun depan. Pihak pemerintah Pulau Jejudo mendesak pemerintah Korea Selatan untuk mengambil langkah diplomatik.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Korea Selatan meminta data-data informasi yang terperinci dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti  Badan Tenaga Atom Internasional untuk mencegah pencemaran. Selain itu, pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan kekhawatirannya ke pihak pemerintah Jepang melalui berbagai sarana komunikasi dan mendesak pengambilan langkah yang aman dan bertanggung jawab.