© KBS

Suatu perusahaan di Korea Utara merujuk pada unit ekonomi besar untuk produksi. Komisi Perencanaan Negara, lembaga pusat utama Korea Utara mengeluarkan rencana produksi untuk perusahaan, dan Komite Bimbingan Ekonomi di setiap provinsi mengarahkan perusahaan di daerah mereka untuk melaksanakan rencana itu dengan tepat. 

Setelah Korea dibebaskan dari penjajahan Jepang pada tahun 1945, perusahaan atau pabrik di Korea Utara pada dasarnya dimiliki oleh buruh. Tetapi sistem itu mendorong para manajer memiliki keputusan akhir untuk memerintah para pekerja. Pada tahun 1961, masalah sistem manajemen satu orang ini ditunjukkan oleh pemimpin Korea Utara saat itu Kim Il-sung. Setelah itu, komite partai diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengoperasikan perusahaan. Di bawah sistem ini, kekuatan manajer di semua perusahaan berkurang, sementara tanggung jawab kolektif diperkenalkan. Pengelolaan perusahaan sejak itu telah dibahas dan diputuskan secara kolektif di Korea Utara. 

Pada tahun 2014, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyarankan agar negaranya membangun sistem manajemen ekonomi dengan gayanya sendiri. Kunci dari rencana baru ini adalah otonomi dan insentif yang lebih kuat. Perusahaan atau pabrik yang dikelola pemerintah juga diberi wewenang untuk memutuskan jumlah produksi, harga dan upah, bahkan diizinkan untuk menjual produk surplus di pasar. Langkah-langkah ini bertujuan mendorong ekonomi melalui reformasi dan keterbukaan, sambil tetap mempertahankan sistem politik sosialis. Namun, mereka gagal membuahkan hasil yang diinginkan.