© KBS

Dimulai dengan 15 ribu penebang kayu yang dikirim ke Uni Soviet pada tahun 1967, Korea Utara mengirim pekerja ke benua Afrika secara cuma-cuma pada tahun 1970-an, ketika membangun istana presiden di Madagaskar, dan gedung parlemen di Republik Afrika Tengah. Pada saat itu, Korea Utara hendak membentuk aliansi politik dengan negara-negara Afrika yang berrmusuhan terhadap AS, sembari membangun gedung di negara mereka secara cuma-cuma atau tanpa biaya.

Tujuan politik ini berubah menjadi tujuan ekonomi dan Korea Utara Korea Utara tengah lebih meningkatkan jumlah pekerja di luar negeri, karena sanksi internasional membuat negara itu sulit mendapatkan mata uang asing melalui pertukaran perdagangan umum. Saat ini diperkirakan sekitar 50 ribu hingga 120 ribu pekerja asal Korea Utara tengah bekerja di sekitar 50 negara. Korea Utara diperkirakan mendapatkan sebanyak 200 juta dolar AS setiap tahunnya dengan mengirimkan pekerjanya ke luar negeri. Pihak berwenang menggunakan uang itu untuk mengembangkan rudal dan senjata nuklir, atau membeli barang-barang mewah untuk para pejabat, termasuk Pemimpin Kim Jong-un. 

Masalah serius lainnya adalah kebanyakan pekerja asal Korea Utara bekerja dalam kondisi yang buruk, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi mereka.Terkejut dengan situasi hak asasi manusia yang mengerikan dari pekerja Korea Utara di luar negeri, Dewan Keamanan PBB pada bulan Desember 2017 mengadopsi Resolusi 2397. Menurut ketentuan resolusi itu, negara anggota PBB harus mengirim kembali pekerja Korea Utara ke negara mereka pada akhir tahun ini. Tampaknya kini banyak pihak yang terdesak untuk menemukan cara agar pekerja asal Korea Utara mendapatkan kembali kebebasan dan hak asasi mereka.