ⓒ YONHAP News

Korea Utara mengataka bahwa negaranya telah memberlakukan karantina wilayah atau lockdown di kota perbatasannya, Gaeseong mulai tanggal 24 Juli. Pada tanggal 26 Juli, Kantor Pusat Berita Korea Utara (Korean Central News Agency, KCNA) mengumumkan bahwa seorang pelari yang sebelumnya membelot ke Korea Selatan tiga tahun lalu, kembali ke kota Gaeseong pada tanggal 19 Juli setelah melewati garis demarkasi secara ilegal. Kantor berita itu juga mengatakan bahwa pria itu diduga terinfeksi COVID-19, sehingga negaranya telah menutup kota Gaeseong dan memberlakukan sistem pencegahan darurat ke tingkat maksimum.

Namun, masih belum jelas apakah lelaki itu benar-benar positif COVID-19. Di Korea Selatan, dia tidak pernah dimasukkan sebagai pasien positif COVID-19 atau melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Sangat tidak mungkin pembelot itu terinfeksi COVID-19 saat ia berada di Korea Selatan. Hingga saat ini, Korea Utara mengklaim tidak ada satu pun kasus COVID-19 di negaranya. Ada yang berspekulasi bahwa Korea Utara tampaknya menggunakan peluang ini untuk menyalahkan Korea Selatan atas penyebaran COVID-19 di negaranya.

Korea Utara tampaknya menggunakan kasus pembelot itu untuk memperketat pengendaliannya atas militer dan warga negaranya. Beberapa pengamat memandang bahwa Korea Utara telah memberlakukan "sistem darurat maksimum" untuk tujuan politik, bukan untuk upaya pencegahan penularan COVID-19. Otoritas Korea Utara tampaknya berupaya mengalihkan perhatian warganya dari kesulitan internal dan menyalahkan pelari yang kembali dari Korea Selatan, sambil memperkuat pengendalian terhadap masyarakat. Dengan menggunakan kasus pembelot baru-baru ini, Korea Utara mungkin dapat melaporkan kasus COVID-19 yang pertama kali dikonfirmasi secara resmi kepada WHO dan meminta bantuan internasional.