ⓒ YONHAP News

Badan Intelijen Nasional (National Intelligence Service, NIS) Korea Selatan mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un telah memberikan apa yang disebut dengan “delegasi kekuasaan”. Pada tanggal 20 Agustus, NIS melaporkan bahwa pemimpin Kim membagikan kekuasaannya kepada sejumlah pejabat seniornya, termasuk adik perempuannya, Kim Yo-jong yang merupakan Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea. Tampaknya Kim Yo-jong telah mengambil alih kekuasaan terbesar yang diberikan oleh kakaknya. Ada yang berspekulasi bahwa langkah tersebut semakin memperkuat status resmi Kim Yo-jong, yang telah mengelola dan mengendalikan semua urusan negara, termasuk kebijakan terkait hubungan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS). NIS mengatakan bahwa Kim Yo-jong secara de facto adalah pemimpin nomor dua di Korea utara, tetapi ditekankan bahwa sampai saat ini, dia belum terpilih menjadi pewaris tahta keluarganya untuk memimpin Korea Utara. Berikut adalah komentator politik Choi Young-il yang siap menyampaikan keterangan lebih lanjut tentang laporan NIS baru-baru ini.  

Dalam kesempatan yang sangat langka, pembagian peran atau mandat kekuasaan sebelumnya pernah terjadi di Korea Utara. Tampaknya Kim Yo-jong bertanggung jawab atas semua urusan luar negeri secara keseluruhan, karena dia telah menangani masalah yang berkaitan dengan Korea Selatan dan AS, serta melaporkannya kepada kakak laki-lakinya, Kim Jong-un. Namun NIS menyangkal spekulasi bahwa Kim Jong-un memiliki masalah kesehatan yang serius. Dilaporkan bahwa Kim Jong-un juga telah menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pejabat-pejabat lain. Misalnya, Choe Pu-il (최부일) sekarang menangani urusan militer untuk Komite Sentral Partai Buruh Korea, sementara Perdana Menteri Kim Tok-hun (김덕훈) dan Wakil Ketua Komite Urusan Dalam Negeri Partai Buruh Korea, Pak Pong-ju (박봉주) dibagikan kekuasaan di bidang ekonomi. Para pejabat yang bertanggung jawab di setiap bidang itu akan melaporkan kepada Kim Jong-un yang pada akhirnya akan membuat keputusan final. Dikatakan bahwa ada perubahan yang sedang berlangsung dalam sistem dan struktur pemerintahan Korea Utara.

Sementara itu, istilah “delegasi kekuasaan” yang disebut NIS telah menimbulkan kontroversi. Pada dasarnya, pemberian mandat tugas atau kewenangan tidak mungkin dilakukan di bawah kediktatoran satu orang di Korea Utara. Perubahan yang terjadi di Korea Utara saat ini bisa dipandang sebagai pembagian peran atau pembagian kekuasaan, daripada delegasi kekuasaan. 

Seorang anggota parlemen dari partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Gabungan untuk Masa Depan, Ha Tae-kyung menjelaskan bahwa mandat sebagian kekuasaan tersebut diduga dilakukan agar Kim Jong-un tidak terlalu terbebani dan stres. Dikatakan bahwa Kim mungkin hendak mengurangi bebannya dalam mengambil keputusan terkait kebijakan negaranya, setelah dia memerintah negara itu selama sembilan tahun hingga saat ini. Banyak pengamat menyuarakan pandangan tersebut, sembari menyinggung bahwa Kim berada di bawah tekanan berat karena dia memiliki terlalu banyak urusan yang ditanganinya secara langsung.

Muncul pula pendapat bahwa memburuknya mata pencaharian rakyat Korea Utara merupakan alasan lain di balik keputusan Kim Jong-un untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada para pejabat tinggi. Faktanya, Kim Jong-un memang mengakui bahwa kebijakan ekonominya tidak berhasil selama rapat politbiro Komite Sentral Partai Buruh Korea pada tanggal 19 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu, Korea Utara untuk pertama kalinya secara resmi mengakui kegagalan kebijakan ekonomi negaranya sejak tahun 1993.

Rencana lima tahun Korea Utara gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Korea Utara semakin memburuk belakangan ini akibat pandemi COVID-19, disertai dengan kerugian akibat banjir dan topan. Cukup mengejutkan bahwa Kim Jong-un terus terang mengakui kegagalan kebijakan ekonomi negaranya. Meskipun dia melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada para pejabat lain untuk membagikan tanggung jawab atas kegagalannya, tetapi Kim menyadari bahwa dirinya pada akhirnya yang harus menanggung seluruh tanggung jawab. Banyak analis yang menilai bahwa pengakuan Kim Jong-un terkait kegagalan tersebut adalah bukti kepercayaannya pada struktur kekuasaan rezim yang stabil.

Mandat sebagian kewenangan oleh Kim mencerminkan kepercayaannya pada kekuasaan dan pengelolaan urusan negara, berdasarkan pengalamannya memimpin selama sembilan tahun terakhir. Ada yang mengatakan bahwa keputusan itu juga mengindikasikan kepercayaan Kim terhadap para pejabatnya. Tidak seperti para pendahulunya, Kim Jong-un terus mengidamkan gaya pemerintahan seperti negara-negara pada umumnya yang menempatkan partai di pusatnya. Presidium Politbiro Partai Buruh Korea awalnya beranggotakan tiga orang, tetapi dua orang anggota lainnya, yakni Kim Tok-hun 김덕훈 dan Ri Byung-chol 리병철 baru-baru ini ditambahkan sehingga kini memiliki lima orang anggota. Dalam sebuah foto rapat pleno partai yang dipublikasikan, terlihat lima orang anggota tersebut yang saling duduk berdampingan, yang menunjukkan bahwa pemimpin Kim mendiskusikan kebijakan dengan pejabat-pejabat itu sebelum mengambil keputusan. Sebelumnya, Korea Utara hanya diperintahkan oleh satu orang pemimpin sesuai dengan keputusan dan perasaannya. Namun pembagian tanggung jawab atau pembagian kekuasaan dapat dianggap sebagai bagian dari proses perkembangan yang positif.

 

Sementara itu, Menteri Unifikasi Korea Selatan, Lee In-young mengatakan bahwa perubahan struktur pemerintahan Korea Utara tersebut mungkin dapat berfungsi sebagai terobosan baru dalam hubungan antar-Korea yang tengah mandek.  

Perubahan sistem pemerintahan Pyongyang ini kemungkinan dapat mendorong kedua Korea untuk dapat bekerja sama lebih baik dalam hal hubungan antar-Korea. Pemimpin Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump sejauh ini terlibat dalam diplomasi top-down untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, tetapi negosiasi antara kedua negara menemui jalan buntu. Ketika pemimpin yang memiliki gaya top-down itu membagikan tanggung jawabnya kepada para ahli di setiap bidang, kemungkinan pelaksanaan kontak tingkat kerja bilateral akan meningkat. Bagi Korea Selatan, kementerian yang menangani diplomasi, ekonomi, dan urusan antar-Korea dapat melakukan komunikasi yang lebih baik dengan Korea Utara. Pejabat Korea Selatan atau AS di setiap sektor mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghubungi rekan mereka dari Korea Utara. Dapat diharapkan bahwa proses transisi Korea Utara saat ini ke depannya dapat menciptakan banyak keuntungan.