ⓒ KBS

Pengacara di Korea Utara memang dikontrol secara ketat oleh negara, sehingga sulit untuk mengatakan mereka terlibat dalam sektor swasta. Ada Asosiasi Pengacara Korea, yang memiliki komite pusat dan komite lokal di setiap provinsi dan kota. Komite pusat memeriksa syarat untuk menjadi pengacara atau mendiskualifikasi pengacara dan juga menentukan remunerasi pengacara. Dilaporkan bahwa sebanyak 500 orang terdaftar sebagai pengacara di Korea Utara. Dari antara mereka, 200 orang melakukan praktek hukum di Pyongyang, sementara yang lainnya merangkap jabatan sebagai sarjana atau peneliti.

Pengacara Korea Utara diizinkan untuk mewakili terdakwa hanya dalam jangkauan yang dapat membenarkan kebijakan dan keputusan partai. Dengan kata lain, mereka hanya menjelaskan motif terdakwa di balik dugaan kejahatan mereka, sehingga pengacara sepertinya tidak ada manfaatnya, bahkan jika terdakwa tidak bersalah sekalipun. Mudah untuk menganggap bahwa rakyat Korea Utara tidak terlalu membutuhkan pengacara. Pengacara Korea Utara tidak seperti rekan mereka di Korea Selatan, tidak dapat bekerja untuk kepentingan ekonomi mereka atas nama mereka sendiri dan oleh karena itu, tidak dapat menghasilkan banyak uang.

Dengan adanya perbedaan yang besar antara sistem hukum Korea Selatan dan Korea Utara, beberapa pengamat menyerukan diadakannya konferensi akademik yang dihadiri oleh pengacara dari kedua Korea dalam proses untuk mempersiapkan unifikasi ke depannya. Hukum bisa dilihat sebagai sistem yang mampu menggerakkan masyarakat. Ketika Korea Selatan dan Korea Utara bersatu, keduanya juga harus menyatukan sistem hukum mereka menjadi satu dan membuat hukum terpadu.