ⓒ Getty Images Bank

Korea Utara memang memiliki undang-undang yang menjamin hak-hak anak, seperti melarang penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya secara intelektual, moral, dan sehat. Korea Utara menetapkan berbagai tindakan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak berdasarkan undang-undang tentang keluarga, pengasuhan anak, pendidikan, pengobatan, dan pencegahan penyakit menular serta hukum perdata. Namun pada kenyataannya, undang-undang tersebut tidak berfungsi dengan layak dan pemerintah tidak mengambil langkah perlindungan apa pun terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dikatakan bahwa undang-undang perlindungan anak terdapat di Korea Utara, tetapi hak asasi anak tidak ada di negara tersebut.

Korea Utara sering menggelar ajang senam massal dan pertunjukan artistik pada hari-hari besar nasional. Negara ini memobilisasi  hingga 100 ribu orang untuk menampilkan pertunjukan senam massal yang memukau dan pemain mosaik kartu-balik. Tetapi untuk mempersiapkan pertunjukan berskala besar, Korea Utara mengerahkan anak-anak dan remaja dalam pelatihan ketat, yang memicu kontroversi tentang kekerasan terhadap anak.

Pada tanggal 27 November 2019, sebuah kelompok hak asasi manusia Korea Utara di Korea Selatan merilis laporan tentang kekerasan terhadap anak di Korea Utara. Menurut laporan yang dibuat berdasarkan kesaksian sekitar 150 pembelot Korea Utara, kondisi kekerasan terhadap anak di Korea Utara tampaknya sedikit demi sedikit membaik. Korea Utara adalah salah satu negara yang menandatangani Konvensi Hak-hak Anak PBB dan dunia internasional terus menaruh perhatian besar pada hak asasi anak di negara tersebut.