ⓒ YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan kini sedang memerhatikan dengan saksama kebijakan luar negeri dari pemerintahan Biden yang baru, karena Seoul perlu secara efektif mengatasi setiap perubahan diplomatik di Semenanjung Korea setelah perubahan kepemimpinan di AS. Tujuan pemerintah Korea Selatan adalah untuk menstabilkan diplomasi regional dan mendorong proses perdamaian di Semenanjung Korea dengan sukses. Setelah Presiden terpilih AS, Joe Biden diperkirakan akan meninggalkan kebijakan "Amerika Pertama“ oleh Trump dan memperkuat aliansi dengan negara lain. Para pengamat pun memprediksi bahwa pemerintahan baru AS akan memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS yang agak mundur di bawah pemerintahan Trump. 

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in telah mengadakan pembicaraan telepon dengan Joe Biden pada tanggal 12 November sebagai kegiatan pertama diplomasi KTT dengan pemerintahan baru AS. Keduanya memberbicarakan komitmen mereka untuk memperkuat aliansi, masalah nuklir Korea Utara, COVID-19, dan mengatasi perubahan iklim. Terlebih dahulu, Biden menyebut aliansi bilateral mereka sebagai “poros kunci”, yakni kunci utama untuk keamanan dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Biden sepertinya menekankan peran Korea Selatan dalam diplomasi regionalnya. “Strategi Indo-Pasifik” dari Washington dipandang sebagai langkah keamanan untuk melawan pengaruh China yang berkembang, bersama dengan negara sekutunya,  Korea Selatan, Jepang, India, dan Australia. 

Ada yang berspekulasi bahwa diplomasi regional mungkin berfluktuasi, tergantung pada pilihan apa yang akan diambil Korea Utara. Faktanya, rezim Korea Utara biasanya menggunakan jenis provokasi ini. Komunitas diplomatik AS percaya bahwa pemerintahan Biden akan menetapkan arah kebijakan Korea Utara setelah melihat langkah Pyongyang dalam masa transisi kekuasaannya.