ⓒ Getty Images Bank

Proses perdamaian Semenanjung Korea tengah mandek sejak KTT antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) di Hanoi. Vietnam pada tahun 2019 berakhir tanpa kesepakatan. Kini perhatian tertuju pada menteri luar negeri baru Korea Selatan, Chung Eui-yong, apakah ia dapat berkontribusi dalam melanjutkan inisiatif perdamaian tersebut. Saat ini situasi diplomatik tidak sepenuhnya menguntungkan baginya. Chung dipercayakan untuk mengemban misi penting, yakni memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS di bawah pemerintahan Biden dan menyelesaikan banyak kepentingan bilateral yang tertunda. 

Korea Selatan dan AS benar-benar belum mengatur kebijakan mereka terhadap Korea Utara. Sementara pemerintah AS sedang meninjau seluruh kebijakan dan pendekatannya terhadap Korea Utara, Layanan Penelitian Kongres, CRS telah memproyeksikan adanya kemungkinan konflik antara pemerintahan Biden dan pemerintahan Moon mengenai kebijakan mereka terhadap Korea Utara. Tidak seperti komitmen Presiden Moon, pemerintahan Biden mungkin tidak ingin mempercepat proses penyelesaian masalah nuklir Korea Utara. 

Sementara itu, pemerintahan Biden terus menekankan kerja sama tiga arah antara Korea Selatan, AS, dan Jepang. Masih harus dilihat bagaimana menteri luar negeri Korea Selatan yang baru akan menyelesaikan konflik hubungan antara Seoul dan Tokyo yang semakin tegang karena masalah sejarah yang melibatkan korban perbudakan syahwat dan kerja paksa di masa perang Jepang. 

Tugas berat lainnya yang menanti menteri Chung adalah menganalisis konflik antara AS dan China. Dalam hal bergabungnya Dialog Keamanan Segi Empat, Quad antara AS, Jepang, Australia, dan India untuk menjaga China agar tetap terkendali, Chung mengatakan bahwa Korea Selatan bisa bekerja sama dengan forum regional manapun asalkan transparan, inklusif, dan sesuai dengan norma internasional. Korea Selatan merasa semakin sulit untuk membuat pilihan antara AS dan China, namun Korea Selatan perlu memperluas kegiatan diplomatiknya melalui diplomasi strategis.