ⓒ YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan  pemerintahan Biden akan menunjuk seorang utusan khusus untuk hak asasi manusia (HAM) Korea Utara. Jabatan Utusan khusus Washington untuk hak asasi manusia Korea Utara dibentuk setelah Kongres AS memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara pada tahun 2004. Pada tanggal 18 Oktober tahun yang sama, Presiden AS saat itu, George W. Bush, menandatangani undang-undang tersebut, yang menyerukan peningkatan hak asasi manusia rakyat Korea Utara, serta berisi pemberian bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi para pembelot Korea Utara. 

Jabatan utusan khusus AS untuk hak asasi manusia Korea Utara telah dibiarkan kosong selama empat tahun terakhir sejak Januari 2017. Namun, dalam KTT Korea Selatan dan AS pada bulan Mei, Biden membuat pengumuman tak terduga dengan mengungkapkan bahwa ia akan menunjuk Sung Kim, duta besar AS untuk Indonesia, sebagai perwakilan khusus untuk Korea Utara yang akan bertanggung jawab atas negosiasi dengan Pyongyang. Hal ini meningkatkan harapan agar kedua negara dapat kembali mengaktifkan saluran dialog sebelum AS menunjuk utusan khusus untuk HAM Korea Utara.

Undang-Undang HAM Korea Utara di AS telah mendatangkan protes keras dari Korea Utara yang menyebutnya sebagai “tindakan menciptakan kondisi untuk menggulingkan rezim Korea Utara.” Pyongyang menuduh Washington menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai salah satu kebijakan bermusuhan AS yang utama terhadap Korea Utara.

Sementara itu, pertemuan KTT G7 diadakan di Cornwall, Inggris, pada 11-13 Juni. Korea Selatan diundang ke pertemuan tahun ini sebagai salah satu dari empat tamu bersama Australia, Afrika Selatan, dan India. Selama KTT tersebut, para peserta membahas berbagai isu yang tertunda, seperti cara mengatasi pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, serta khususnya mengenai kekhawatiran terkait Korea Utara yang dinyatakan dalam pernyataan bersama, termasuk masalah hak asasi manusia.