ⓒYONHAP News

Gubernur Provinsi Gyeonggido, Lee Jae-myung terpilih sebagai kandidat presiden ke-20 dari Partai Demokrat Korea. Gubernur Lee memperoleh dukungan suara sebanyak 50,29 persen dalam pemilihan pendahuluan calon dari partai yang dirilis pada hari Minggu (10/10) lalu, dan resmi menjadi calon presiden Partai Demokrat. Pihak partai menolak protes dari mantan ketua Partai Demokrat Lee Nak-yeon terkait kontroversi seputar cara penanganan suara yang tidak sah dalam pemilihan pendahuluan tersebut.

Mantan Ketua Partai Demokrat Korea Lee Nak-yeon menuntut diadakannya pemungutan suara terakhir untuk pemilihan kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, dengan alasan ketidaksahan penanganan suara dalam pemilihan yang lalu.

Protes dari Lee Nak-yeon berkemungkinan menimbulkan konflik internal partai sehingga Partai Demokrat dengan segera melakukan rapat dewan tertinggi untuk mencegah hal tersebut, dan memutuskan Lee Jae-myung sebagai kandidat presiden. Lee Nak-yeon pun menerima kegagalannya menjadi calon presiden dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat.

Lee Jae-myung dilahirkan sebagai putra keluarga petani miskin dari daerah Andong, Provinsi Gyeongsang Utara. Setelah lulus SD, ia pindah ke Kota Seongnam, Provinsi Gyeonggi-do dan bekerja di pabrik. Lee menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA secara independen tanpa bersekolah di institusi pendidikan formal. Ia kemudian mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di fakultas hukum Universitas Chung-Ang. Terinspirasi mendengarkan pidato Mantan Presiden Roh Moo-hyun, ia merintis karier sebagai pengacara dan bekerja untuk hak asasi manusia dan keburuhan.

Lee menuai perhatian sebagai politikus andalan setelah menjadi Wali Kota Seongnam. Lee bersaing dengan Presiden Moon Jae-in pada pemilihan pendahuluan untuk memilih calon presiden dari Partai Demokrat di tahun 2017 lalu. Setelah gagal dalam pemilihan tersebut, Lee terpilih sebagai Gubernur Provinsi Gyeonggi pada tahun 2018.

Lee menetapkan pendapatan dasar, keuangan dasar perumahan dasar sebagai agenda politiknya. Ia juga menjanjikan pembayaran dana bantuan bencana COVID-19 untuk seluruh warga yang berbuntut konflik dengan pemerintah pusat dan otoritas keuangan.

Lee tengah dicurigai terlibat dalam skandal proyek pengembangan lahan di daerah Daejang-dong, Kota Seongnam yang diperkirakan akan menjadi poin negatif bagi Lee dalam pemilihan presiden mendatang.