ⓒYONHAP News

Pemerintah Korea Selatan merevisi aturan penggunaan masker di dalam ruangan menjadi 'rekomendasi' dan 'otonomi', namun tetap mempertahankan mandat teresbut di fasilitas rentan.

Sebelumnya, beberapa pemerintah daerah secara mandiri memutuskan pencabutan kewajiban penggunaan masker dalam ruangan. Menurut otoritas kesehatan, pemerintah Kota Daejeon telah mengirim surat resmi kepada Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA), menyampaikan bahwa pemerintah kota akan mencabut kewajiban tersebut jika pemerintah pusat tidak mencabutnya. Selain Kota Daejeon, pemerintah Provinsi Chungcheong Selatan juga telah menyampaikan opini serupa ke KDCA, menyebut bahwa pemerintah pusat sedang secara aktif mempertimbangkan pencabutan, namun jika tidak, pihaknya akan melakukan pembahasan mandiri.

KDCA menanggapi dengan mengatakan bahwa pencabutan kewajiban penggunaan masker dalam ruangan akan dilaksanakan setelah terdapat keputusan dari Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan. Dilanjutkannya, pemerintah daerah dapat memperkuat langkah pencegahan penyakit, tetapi tidak dapat melonggarkan peraturan tanpa pembahasan bersama Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan.

Namun demikian, Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keamanan Pusat Korea Selatan menyatakan pada Jumat (09/12) bahwa aturan penggunaan masker dalam ruangan telah diubah menjadi rekomendasi atau penggunaan sukarela, meskipun kewajiban pengenaan masker di fasilitas yang rentan bagi kalangan berisko tinggi tetap dipertahankan. 

Ditambahkan pula, pihaknya masih mempertimbangkan waktu penerapan langkah tersebut sesuai perubahaan kondisi penularan COVID-19 ke fase stabil, penurunan jumlah pasien kritis, jumlah kasus kematian, kemampuan penanganan lembaga medis, dan sebagainya.

Di fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh kalangan berisiko tinggi, otoritas kesehatan mengungkapkan bahwa perubahan aturan masih dibahas bersama para pakar. Namun berdasarkan perbandingan dengan aturan di negara lain, fasilitas-fasilitas rentan termasuk fasilitas medis, fasilitas kesejahteraan dan sosial, kendaraan umum, dan lainnya. 

Pemerintah berencana mewujudkan rencana penyesuaian tersebut melalui pembahasan di rapat panel terbuka pada minggu depan, kemudian dalam bulan ini menyelesaikan dan mengumumkan peta jalan penyesuaian aturan yang mencakup jenis fasilitas penting di mana mandat masker masih akan diterapkan.