Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan para pemimpin dari lima partai politik utama Korea Selatan sependapat untuk melakukan upaya bipartisan demi menanggapi pengetatan ekspor Jepang. 

Presiden Moon menyatakan dirinya sangat menyesalkan pembatasan perdagangan Jepang, sementara Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong menjelaskan bahwa Jepang kemungkinan akan membebaskan Korea Selatan dari daftar negara putih pada tanggal 31 Juli atau 1 Agustus.

Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan mereka di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada hari Kamis (18/7/19), mereka dengan tegas mendesak Tokyo untuk menghentikan langkah-langkah pembatasan ekspornya terhadap Korea Selatan, dengan mengutip pembalasan ekonomi tidak masuk akal. 

Dalam pernyataan itu, mereka menuturkan bahwa langkah pengetatan ekspor Jepang sebagai tindak balasan ekspor yang tidak adil dan bertentangan perdagangan bebas, serta menyerukan Tokyo untuk segera mencabut pembatasan ekspornya kepada Korea Selatan. Mereka juga menyetujui pembentukan badan kerja sama darurat nasional untuk bersama-sama mengatasi isu ini.

Para pemimpin partai juga mendesak pemerintah Seoul untuk melakukan upaya diplomasi secara agresif dan Presiden Moon menganggapinya dengan mengatakan pemerintahnya akan membuat berbagai tanggapan yang substansial. 

Namun, Presiden Moon dan para pemimpin partai gagal mencapai kesepakatan mengenai isu-isu lain, termasuk anggaran tambahan, meskipun mereka berdiskusi selama sekitar lima jam.