Kubu partai berkuasa dan oposisi telah sepakat untuk meloloskan rencana anggaran tambahan senilai 14 triliun won yang diajukan pemerintah, yang terdiri dari kompensasi COVID-19 untuk usaha kecil dan anggaran pengeluaran untuk pencegahan penyakit, pada sesi pleno hari Senin (21/02) malam.

Para pemimpin partai berkuasa, Partai Demokrat (DP), dan partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), sebelumnya mencapai kesepakatan pada hari Senin (21/02) dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Park Byeong-seug.

Kedua belah pihak diharapkan akan merevisi RUU anggaran untuk meningkatkan jumlah total anggaran menjadi sekitar 17,5 triliun won atau lebih, dengan menambahkan bantuan bagi pekerja di bawah kontrak khusus dan pekerja lepas, serta menyediakan alat tes COVID-19 mandiri bagi kelompok warga yang rentan. 

Sidang paripurna dimulai pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, setelah kedua belah pihak gagal mempersempit perbedaan mengenai cakupan bantuan pencegahan penyakit bagi usaha kecil, DP secara sepihak mendorong RUU tersebut melalui komite anggaran Majelis Naisonal pada Sabtu (19/02) lalu, yang memicu protes keras dari PPP.

Namun, PPP dilaporkan telah memutuskan menyepakati hal tersebut agar tidak menjadi pihak yang disalahkan atas peninjauan RUU yang berlarut-larut dan keterlambatan pemberian bantuan COVID-19 menjelang pemilihan umum presiden tanggal 9 Maret.