Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan korban kerja paksa selama masa kolonial Jepang, sebagai upaya mengambil sikap resmi atas isu sensitif tersebut di tengah berkembangnya ketegangan dengan Jepang.
 
Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha menyampaikan posisi pemerintah itu di depan Komite Khusus Anggaran Majelis Nasional pada hari Jumat (9/11/2018). Dia mengatakan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk menolong korban pulih dari pengalaman traumatis secepat dan sebesar mungkin.
 
Dia mengatakan bahwa pihaknya tengah membentuk komite gabungan dengan para ahli non-pemerintah untuk menganalisis keputusan terbaru Mahkamah Agung Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan Jepang untuk mengkompensasi korban kerja paksa dari Korea. Berdasarkan hasil kerja komite itu, pemerintah akan mengambil sikap resmi melalui rapat yang dipimpin perdana menteri.

Menteri Kang juga membantah kritik bahwa Seoul bersikap lunak menanggapi pernyataan provokatif dari beberapa pejabat tinggi Jepang terkait keputusan pengadilan, sembari mengatakan bahwa Seoul melancarkan protes dan menyatakan kekecewaannya melalui jalur diplomatik.