Parlemen Korea Selatan tidak menjalankan fungsinya selama dua hari akibat penolakan jadwal parlemen oleh Partai Kebebasan Korea.

Enam komite di antara tujuh komite tetap tidak dibuka akibat ketidakhadiran Partai Kebebasan Korea, sementara pemeriksaan rancangan anggaran tahun 2019 dan rancangan undang-undang lainnya juga sulit untuk dilaksanakan. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebebasan Korea Kim Sung-tae menyebut bahwa  Partai Demokrat Korea menolak investigasi terhadap pemerintah atas isu korupsi perekrutan tenaga kerja di lembaga publik hanya untuk melindungi Wali Kota Seoul Park Won-soon. 

Ketua Fraksi Partai Bareun Mirae Kim Kwan-young yang memihak Partai Kebebasan Korea mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan jadwal pelaksanaan investigasi pemerintah kepada partai berkuasa, namun saat ini mereka tidak menerimanya. 

Empat partai, kecuali Partai Demokrat Korea, saat ini telah menyetujui investigasi kepada pemerintah atas isu korupsi perekrutan tenaga kerja, sehingga telah memenuhi syarat pelaksanaan investigasi karena seperempat anggota parlemen menunjukkan kesepakatan. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea Hong Young-pyo mengatakan bahwa parlemen tidak boleh digunakan sebagai perang politik, sehingga penolakan jadwal parlemen oleh partai oposisi tidak rasional. 

Partai berkuasa juga menyatakan pihaknya telah berupaya keras untuk meloloskan rancangan anggaran dan RUU terkait kehidupan masyarakat dengan membujuk partai oposisi.