Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan strategi pertahanan jangka panjang pemerintah Jepang harus bermanfaat bagi perdamaian regional dan kestabilan Asia Timur. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Roh Kyu-deok pada hari Selasa (18/12/18) menyatakan pendapat pemerintah Seoul bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan pemerintah Jepang harus diimplementasikan secara transparan untuk menyumbang perdamaian dan kestabilan regional. 

Roh menyebut kebijakan pemerintah Jepang harus berdasarkan UUD Perdamaian yang melarang kepemilikan hak berperang oleh Jepang. 

Pemerintah Jepang menetapkan 'rencana perbaikan daya pertahanan jangka menengah 2019-2903' yang mengandung rencana pertahanan dan penyediaan senjata terkait.  

Meskipun demikian, sebagian dari isi kebijakan tersebut dianggap melanggar UUD Perdamaian, seperti serangan balasan kepada dunia maya dan perubahan kapal pelindung pasukan bela diri Jepang sebagai kapal induk pengangkut pesawat.

Korea Selatan menilai hal tersebut dapat melanggar prinsip yang menyatakan Jepang dapat menggunkan kekuatan saat diserang.