Pengadilan Tinggi Seoul telah membatalkan putusan pengadilan rendah, yang memerintahkan pemerintah Korea Selatan untuk mengungkapkan rincian proses perundingan dalam kesepakatan tahun 2015 dengan Jepang mengenai korban warga Korea perbudakan syahwat oleh militer Jepang pada masa perang. 

Pada hari Kamis (18/4/19), pengadilan tinggi Seoul menolak permintaan yang dilayangkan oleh pengacara Song Ki-ho pada tahun 2016. 

Pengadilan rendah memerintahkan pengungkapan dokumen untuk melindungi hak publik dalam mengetahui rincian dan tranparansi terkait tindakan pemerintah. 

Akan tetapi, pengadilan tinggi meyakini bahwa keputusan untuk tidak mengungkapkan dokumen ke publik lebih baik dalam hal kepentingan nasional.

Pengacara Song mengatakan dia akan berkonsultasi dengan para korban tentang naik banding atas keputusan pengadilan tersebut. 

Sebelumnya, Song mengajukan gugatan terhadap Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada bulan Febuari tahun 2016, dengan menuntut pengungkapan dokumen terkait perundingan antara pemerintah Seoul dan Tokyo pada tahun 2015 mengenai masalah perbudakan syahwat.