Partai berkuasa dan oposisi tengah saling bertentangan keras mengenai isu legislasi jalur cepat untuk RUU refomasi pemilihan umum dan peluncuran badan penyelidik korupsi pejabat senior.

Partai berkuasa Partai Demokrat, dan tiga partai minoritas, yakni Partai Perdamaian, Partai Keadilan dan Partai Bareunmirae berencana memproses RUU tersebut dengan sistem jalur cepat pada hari Kamis (25/4/19).

Akan tetapi, rencana itu gagal karena Partai Kebebasan Korea menghalanginya dengan menutup pintu masuk ruang rapat di parlemen hingga hari Jumat (26/4/19) subuh.

Partai Demokrat Korea akan kembali mencoba menetapkan legislasi jalur cepat pada hari Jumat. 

Ketua Partai Demokrat Korea Lee Hae-chan mengkritik Partai Kebebasan Korea dengan mengatakan telah melakukan kekerasan yang tidak terduga di dalam parlemen. Kemudian dirinya menegaskan bahwa RUU tersebut pasti akan diloloskan melaui sistem jalur cepat.

Sedangkan pimpinan Partai Kebebasan Korea menyatakan pihaknya bertekad untuk menghalanginya dengan segala cara. Mereka menyebut sistem jalur cepat tersebut melanggar hukum dan aksi mereka bermaksud untuk menjaga nilai UUD.

Dengan demikian, pertentangan partai berkuasa dan oposisi mengenai isu legislasi jalur cepat tetap sengit pada hari Jumat ini.