Partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea mundur dari kesepakatan bipartisan untuk menormalisasi parlemen, dua jam setelah mereka menyetujuinya. 

Partai Kebebasan Korea menggelar pertemuan umum dan memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya pada hari Senin (24/6/19) oleh para pemimpin dari tiga kelompok perundingan parlemen, termasuk Partai Demokrat yang berkuasa dan partai oposisi minoritas Partai Bareunmirea.

Dilaporkan bahwa mayoritas anggota partai konservatif menyuarakan keberatan atas prosedur parlemen.

Kesepakatan itu diharapkan dapat mengakhiri kebuntuan parlemen selama 80 hari yang berlanjut karena perselisihan tentang anggaran tambahan dan rancangan undang-undang reformasi pemilihan umum jalur cepat. 

Sebagai akibatnya, Perdana Menteri Lee Nak-yeon pada Senin menyampaikan pidatonya dihadapan parlemen mengenai anggaran tambahan, hanya dengan kehadiran empat partai berkuasa dan oposisi, kecuali partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea.