Media propaganda Korea Utara menunjukkan sikap keras terhadap pegetatan ekspor Jepang ke Korea Selatan, beberapa hari setelah Tokyo menghubungkan pembatasan tersebut dengan lemahnya penerapan sanksi atas Korea Utara.

Tongil Sinbo, media propaganda mingguan Korea Utara, mengungkapkan pada hari Senin (8/7/19) bahwa Jepang berusaha menghindari tanggung-jawab dari tindakannya di masa lalu melalui cara-cara yang "tidak tahu malu".

Ditambahkannya, warga Korea dan komunitas internasional telah secara konsisten mendesak Jepang untuk dengan tulus meminta maaf dan menyediakan kompensasi atas kesalahannya di masa lalu.

Pada minggu lalu, Jepang mengetatkan ekspor material produksi teknologi tinggi utama ke Korea Selatan ditengah meluasnya sengketa atas kasus hukum terkait kerja paksa masa penjajahan Jepang.

Pada hari Minggu (7/7/19), Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengungkapkan argumennya atas kebijakan ekspor tersebut dengan menuduh Seoul tidak memenuhi komitmen internasionalnya terkait sengketa masa penjajahan Jepang.

PM Abe mengatakan bahwa adalah "alami untuk berasumsi" Seoul juga tidak akan menerapkan komitmen-komitmennya terkait Korea Utara.

Pernyataan PM Abe tersebut serupa dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh seorang anggota parlemen Jepang, Koichi Hagiuda, mengatakan bahwa beberapa produk kimia Jepang yang diekspor ke Korea Selatan hilang dan kemudian ditemukan di Korea Utara.

Kantor Kepresidenan Seoul menolak semua tuduhan tersebut.