Perdana menteri Jepang Shinzo Abe hari Jumat (23/8/19) menyesalkan keputusan Korea Selatan yang merusak kepercayaan antar negara dalam soal perpanjangan Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dan perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang di tahun 1965.

Abe menyebut, Jepang sedang mengambil sikap agar tidak mempengaruhi kolaborasi Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang pada keamanan Asia Timur Laut, walaupun Korea Selatan telah mengambil keputusan yang merusak kepercayaan dengan negara lain.

Selanjutnya, dia juga menambahkan bahwa Jepang berniat mengupayakan perdamaian dan keamanan Jepang maupun Asia Timur Laut melalui kerja sama dengan Amerika Serikat.

Abe mengadakan rapat darurat sebelum berangkat ke Prancis untuk menghadiri KTT G7 yang digelar mulai 24 Agustus besok.

Sementara Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya mengadakan konferensi pers hari Jumat dan mengatakan bahwa ekonomi dan keamanan bukan hal yang sama, dirinya merasa kecewa atas tindakan pemerintah Korea Selatan. Dia menambahkan, Jepang akan meminta Korea Selatan untuk mempertimbangkan perpanjangan GSOMIA demi menanggulangi peluncuran rudal Korea Utara.

Sementara itu, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Hiroshige Seko mengatakan bahwa Jepang akan memberlakukan peraturan baru yang berisi tentang pengeluaran Korea Selatan dari daftar negara putih ekspornya pada tanggal 28 Agustus mendatang, dan menambahkan tidak akan ada hal yang berubah dari sekarang. 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jepang, Toro Kono memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang pada Kamis (22/8/19) malam untuk menyampaikan penyesalannya terhadap keputusan pemerintah Seoul tersebut. 

Kemudian, Kono mengumumkan wacana yang berisi bahwa Korea Selatan telah mengambil keputusan yang salah.

Sejumlah media massa Jepang melaporkan tentang keputusan pemerintah Korea Selatan untuk tidak memperpanjang GSOMIA sebagai berita utama, dan mengungkapkan bahwa Jepang terkejut dan khawatir atas kabar dari Korea Selatan tersebut.