Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan, Hong Nam-ki menyatakan telah saatnya bagi pemerintah Korea Selatan untuk mempertimbangkan, apakah akan mempertahankan kemudahan yang diberikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bagi negara berkembang.

Hong dalam rapat menteri perekonomian pada hari Jumat (20/9/19), mengatakan WTO sedang membahas isu pemberian kemudahan bagi negara berkembang sebagai salah satu tugas reformasinya.

Korea Selatan mendapat kemudahan WTO di bidang bea masuk dan dana bantuan, karena diakui sebagai negara berkembang khusus di bidang pertanian sejak menjadi anggota OECD pada tahun 1996 silam.

Namun, Amerika Serikat baru-baru ini mempermasalahkan kedudukan negara berkembang yang dimiliki oleh negara yang relatif maju.

Presiden Amerika Serikat, Donald trump meminta revisi baru hingga tanggal 23 September dan akan menghentikan perlakuan negara berkembang bagi negara bersangkutan. 

Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan membahas isu tersebut dan Hong mengatakan pihaknya akan membahas semua unsur terkait berdasarkan keuntungan negara.

Hong menambahkan, isu tersebut akan dibahas ke depannya namun untuk saat ini belum ada agenda perundingan terkait dan menurutnya kemudahan di bidang pertanian tidak akan terpengaruh dalam waktu dekat.