Partai Kebebasan Korea mengkritik kebijakan pemerintah Korea Selatan untuk mencapai pertumbuhan melalui peningkatan pendapatan dan melepaskan ketergantungan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), serta mengusulkan kebijakan alternatif yang dinamakan 'kebijakan kemakmuran rakyat'.
Menurutnya, mereka mengubah kerangka ekonomi pasar bebas yang didominasi oleh kalangan swasta agar hasil pertumbuhan diberikan kepada perorangan untuk membuat seluruh masyarakat Korea Selatan menjadi makmur.
Mereka juga mengusulkan target untuk mencapai pendapatan per kapita senilai 50 ribu dolar AS sampai tahun 2030 mendatang, dan pendapatan tahunan tiap rumah tangga mencapai 100 juta won.
Sebagai langkah yang lebih lanjut, Partai Kebebasan Korea mengusulkan penurunan pajak badan usaha, deregulasi, dan lainnya.
Sementara itu, Partai Demokrat Korea mengeluarkan kritik atas kebijakan tersebut. Menurutnya, isi kebijakan oleh Partai Kebebasan Korea tidak berbeda dengan kebijakan pemerintahan mantan Presiden Lee Myung-bak atau Park Geun-hye, sehingga sangat mengecewakan.
Menjelang pembukaan sesi parlemen resmi terakhir yang dibuka mulai pekan ini, partai berkuasa dan oposisi siap untuk berperang penuh melalui kebijakan yang mengutamakan kehidupan rakyat biasa.