Sehubungan dengan pengunduran diri Menteri Kehakiman Korea Selatan Cho Kuk, Partai Demokrat Korea yang berkuasa belum mengeluarkan pernyataan khusus, namun sejumlah partai oposisi menyambut hangat dan mendesak Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in untuk meminta maaf. 

Partai Demokrat Korea memutuskan untuk membahas langkah lanjutan setelah pengunduran Menteri Cho, dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Partai, Lee Hae-chan pada hari Senin (14/10/19) sore. 

Namun, Juru Bicara Partai Kebebasan Korea, Kim Sung-won mengkritik bahwa pengunduran Menteri Cho terlalu terlambat karena dia mengganggu investigasi terhadap anggota keluarganya dan menipu seluruh masyarakat Korea Selatan. 

Menurutnya, Presiden Moon baru mulai menaruh perhatian pada suara masyarakat ketika rasio dukungan terhadap Moon dan partai berkuasa berjatuhan. Dia juga mengatakan Presiden Moon harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kekacauan yang diakibatkan oleh pengangkatan Menteri Cho, dan harus menormalisasi demokrasi melalui investigasi saksama terhadap Cho Kuk dan keluarganya. 

Partai Bareunmirae mengatakan bahwa jika Menteri Cho menolak pengangkatannya sebagai Menteri Kehakiman pada awalnya, konflik nasional tidak akan terjadi. Segala tanggung jawab dalam kasus kali ini berada pada Presiden Moon, sehingga dia harus meminta maaf kepada masyarakat. 

Namun, Partai Keadilan mengatakan bahwa pihaknya memahami kesengsaraan Menteri Cho. Dia berupaya untuk mereformasi kejaksaan selama 35 hari sebagai Menteri Kehakiman Korea Selatan, dan berhasil mengumumkan langkah reformasi pada hari ini. 

Pihaknya menilai tinggi atas upaya Menteri Cho yang tetap menjalankan reformasi kejaksaan dan menghilangkan tim investigasi khusus dalam waktu 45 tahun terakhir, meskipun ada berbagai kesulitan seperti investigasi terhadap anggota keluarganya. 

Ditambahkan pula, Jaksa Agung Korea Selatan, Yoon Seok-youl harus menjalankan reformasi dan dunia politik juga menormalisasi fungsi parlemen dengan menghentikan konfrontasi.