Para korban kerja paksa di masa perang memprotes keras proposal oleh Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Moon Hee-sang untuk menciptakan dana bersama dalam membantu memberikan kompensasi bagi para korban.

Sekelompok warga dan korban berkumpul di depan Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Rabu (27/11/19) dan memprotes proposal yang mengarah pada pembentukan dana yang tidak hanya melibatkan perusahaan dan publik, tetapi juga pemerintah Seoul dan Tokyo untuk memberikan kompensasi kepada para korban. 

Para pengunjuk rasa, secara khusus mempermasalahkan proposal yang membutuhkan dana dari pebisnis dan warga negara Korea Selatan dan Jepang, dengan mengutip tawaran tersebut mengesampingkan tanggung jawab pemerintah Jepang.

Para pengunjuk rasa juga memprotes fakta bahwa dana yang diusulkan itu termasuk anggaran yang berkaitan dengan "Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan" yang kini tidak lagi berfungsi. 

Ditambahkannya bahwa langkah itu akan menghidupkan kembali perjanjian kontroversial tahun 2015 tentang masalah perbudakan syahwat di masa perang.

Para pengunjuk rasa mengatakan Ketua Moon belum meminta pendapat para korban untuk tawaran itu, sebelum dia mengungkapnya pada tanggal 5 November dalam ceramah di hadapan sebuah universitas di Jepang.

Para demonstran kemudian bertemu dengan Ketua Moon dan beliau mengatakan tidak ada yang telah disahkan dan dia akan menerima pendapat para korban.