Pemerintah Korea Selatan sedang menyediakan langkah penanggulangan terkait konflik Amerika Serikat (AS) dan China yang semakin sengit dengan isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional Hong Kong.
Selama ini, pemerintah Korea Selatan berupaya untuk tidak memihak AS maupun China, tapi kondisinya diperkirakan akan menjadi lebih sulit karena kedua negara semakin menekan Korea Selatan.
Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan menggelar rapat strategi diplomasi ke-7 yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dan membahas penanggulangan konflik AS dan China pada hari Kamis (28/05/20).
Dalam rapat itu, Kang mengatakan Korea Selatan memerhatikan dan menganalisis konflik internasional dan dampaknya terhadap kerja sama pihak sipil.
Dalam konflik antara AS dan China yang disebut sebagai "perang dingin baru", AS menginginkan Korea Selatan berpartisipasi dalam Economic Prosperity Network (EPN) yang menentang China.
Sedangkan China meminta Korea Selatan untuk memahami dan mendukung RUU Keamanan Nasional Hong Kong.
Namun, Korea Selatan tidak akan mudah untuk memilih satu pihak karena ekonominya sangat bergantung pada ekspor ke China, dan isu keamanan dan ekonomi juga sudah cukup lama berkaitan dengan AS.
Selain itu, langkah balasan China terkait sistem pertahanan rudal berbasis darat (THAAD) dan pembagian biaya pertahanan dengan AS tentu saja memberatkan Korea Selatan.
Terkait isu perbaikan hubungan antar-Korea dan proses perdamaian di Semenanjung Korea, pemerintah Korea Selatan sangat membutuhkan kerja sama dengan AS maupun China.
Oleh sebab itu, pemerintah Korea Selatan belum mengungkapkan pendapatnya tentang permintaan AS maupun China.