Majelis Nasional Korea Selatan ke-21 akan resmi memulai tugasnya pada tanggal 30 Mei. 

Berbeda dengan parlemen sebelumnya yang terdiri dari berbagai partai, parlemen kali ini dikelola oleh dua partai utama, yakni partai berkuasa, Partai Demokrat Korea yang menduduki lebih dari separuh total kursi parlemen dan partai oposisi utama, Partai Gabungan untuk Masa Depan.

Parlemen yang dimulai dengan krisis negara akibat COVID-19 itu juga memiliki tugas berat untuk mewujudkan pemerintahan yang harmonis.

Sehari sebelum dimulainya parlemen baru pada hari Jumat (29/05/20) ini, partai berkuasa dan oposisi meneruskan ketegangan sengit satu sama lain dalam menyusun struktur parlemen.

Ketua Partai Demokrat Korea, Lee Hae-chan mengatakan bahwa Majelis Nasional ke-21 bermula dengan tugas mendadak untuk mengatasi kesulitan negara dan mempersiapkan pasca COVID-19 agar dapat mengoperasikan parlemen yang bekerja.

Sementara Ketua Fraksi Partai Gabungan untuk Masa Depan, Joo Ho-young menuturkan bahwa penyusunan struktur parlemen dapat mencapai kesepakatan jika Partai Demokrat Korea mengubah sikapnya seperti saat partai itu pernah menjadi partai oposisi.

Majelis Nasional ke-21 menghadapi banyak urusan yang harus dikerjakan dan salah satunya adalah rancangan anggaran tambahan untuk penanggulangan COVID-19 yang akan diserahkan kepada pemerintah pada awal bulan Juni.

Pemerintah Korea Selatan dan partai berkuasa merencanakan anggaran tambahan dengan skala terbesar dalam sejarah untuk melawan krisis akibat COVID-19.

Akan tetapi, Partai Gabungan untuk Masa Depan akan memeriksa rancangan anggaran tambahan itu dengan saksama agar tidak merusak kesehatan keuangan negara, namun di satu sisi sepakat untuk penanggulangan krisis negara saat ini.