Mulai Selasa (30/06/20) ini, Direktorat Jenderal Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan menerima permintaan wajib militer (wamil) alternatif oleh mereka yang menolak wamil dengan alasan keagamaan.

Sistem ini merupakan sistem yang baru diterapkan setelah dua tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengeluarkan keputusan bahwa UU Wajib Militer yang tidak menentukan wamil alternatif tersebut tidak sesuai dengan undang-undang dasar Korea Selatan.

Mereka yang diharuskan untuk memenuhi wamil di pangkalan militer atau lembaga publik dapat meminta wamil alternatif. 

Apabila surat permintaan itu diterima, 29 orang yang direkomendasi oleh enam lembaga terkait akan memeriksanya dan mengeluarkan keputusan terakhir. 

Mulai bulan Oktober mendatang, mereka yang dikonfirmasi dapat melaksanakan wamil alternatif akan melaksanakan berbagai tugas di fasilitas rehabilitasi selama 36 bulan tanpa latihan militer.