Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengklaim bahwa Pulau Dokdo adalah teritorial Jepang dari sisi sejarah dan hukum internasional ketika berpidato di pembukaan sidang rutin Majelis Nasional Jepang untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Jepang selama setahun yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, pemerintah Korea Selatan memprotes keras dengan mengatakan bahwa itu merupakan klaim yang tidak adil dan tidak masuk akal. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Senin (18/01/21) mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan memprotes dengan keras klaim Jepang terkait Pulau Dokdo dan juga meminta pihak Jepang untuk segera menarik kembali klaim tersebut. 

Pemerintah Jepang juga harus menghentikan percobaan yang tidak masuk akal terhadap Pulau Dokdo yang merupakan teritorial Korea Selatan dari sisi sejarah, geografis, dan hukum internasional. 

Pemerintah Korea Selatan mendesak Jepang agar merenungkan fakta sejarah yang benar dengan dalam demi perkembangan hubungan antara kedua negara dan juga memprotes kritik Motegi mengenai keputusan pengadilan Korea Selatan yang meminta kompensasi kepada pemerintah Jepang untuk korban wanita perbudakan syahwat.