Korea Selatan dan Jepang melakukan perdebatan sengit tentang masalah wanita perbudakan syahwat di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada hari Rabu (24/02/21) waktu setempat.

Jepang membantah pidato Wakil Kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-moon yang mengatakan masalah wanita perbudakan syahwat perang adalah masalah HAM universal dalam sidang Dewan HAM PBB sehari sebelumnya.

Perwakilan Jepang mengklaim pihaknya tidak dapat menerima pendapat pihak Korea Selatan dengan menyinggung kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang yang telah dicapai pada tahun 2015 lalu.

Jepang menyerukan bahwa otoritas Korea Selatan dan Jepang telah berjanji untuk saling menahan diri dalam mengkritik masalah wanita perbudakan syahwat perang di masyarakat internasional termasuk PBB, berdasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut dan telah menepati janji tersebut.

Kemudian perwakilan Jepang mengatakan pihaknya sangat menyesalkan keputusan pengadilan Seoul untuk pemerintah Jepang yang menyerukan pemberian kompensasi kepada para korban perbudakan syahwat di masa perang dan hal itu jelas melanggar peraturan internasional dan kesepakatan bilateral.

Sementara perwakilan Korea Selatan membantah dengan menyatakan bahwa masalah wanita perbudakan syahwat merupakan kejahatan seksual dalam kondisi perang dan masalah HAM universal.

Ia menambahkan, pemerintah Korea Selatan tidak meminta kompensasi tambahan kepada Jepang dengan pertimbangan kesepakatan Korea Selatan dan Jepang terkait masalah perbudakan syahwat merupakan kesepakatan resmi antara kedua negara, namun tidak menghalangi hak para pribadi para korban untuk mempermasalahkan hal tersebut.

Ia melanjutkan pemerintah Korea Selatan juga akan berkomunikasi dengan para korban untuk menyelesaikan masalah HAM universal tersebut.