Wakil Perdana Menteri urusan Perekonomian Korea Selatan, Hong Nam-ki komitmen untuk tidak memberikan toleransi kepada para pegawai Perusahaan Tanah dan Perumahan Korea (Korea Land and Housing Corporation, LH) yang terlibat dalam skandal spekulasi tanah.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (07/03/21), Hong mengungkapkan bahwa pemerintah akan meminta penyelidikan dan mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai LH jika mereka dipastikan terlibat dalam aksi spekulasi tanah.

Dia juga berjanji untuk membuat sistem agar mencegah terulangnya insiden serupa dengan membatasi transaksi tanah oleh pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dan organisasi yang bertanggung jawab atas perumahan dan pengembangan tanah.

Hong juga menegaskan kembali bahwa pemerintah akan melanjutkan rencana peningkatan pasokan perumahan yang sebelumnya diumumkan pada awal bulan lalu untuk menyediakan 830 ribu unit rumah.

Pernyataan Hong tersebut dilontarkan menyusul seruan pembentukan satuan tugas oleh pemerintah untuk menyelidiki tuduhan bahwa sejumlah pegawai LH menggunakan informasi rahasia tentang proyek pembangunan kawasan pemukiman baru untuk aksi spekulasi tanah.