Sebuah komisi bipartisan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kekhawatiran atas undang-undang (UU) Korea Selatan yang melarang pengiriman selebaran propaganda anti-Pyongyang ke Koea Utara, dan menyerukan revisi. 

Anggota DPR James McGovern, Ketua Bersama Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos, berharap Majelis Nasional Korea Selatan akan melakukan amandemen UU tersebut, menambahkan hal tersebut adalah keuntungan hidup dalam demokrasi.

Anggota DPR Christopher Smith, seorang ketua bersama lainnya dari komisi tersebut, mengatakan dia menamai UU anti-selebaran itu sebagai UU "anti-alkitab" dan "anti-BTS", sebagaimana UU itu menhalangi masuknya informasi mengenai agama dan budaya pop Korea Selatan seperti BTS ke Korea Utara.

Menyangkut kritikan yang mengatakan bahwa rapat dengar pendapat tersebut merupakan sebuah intervensi atas urusan dalam negeri negara lain, Smith mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Kongresnya memiliki kewajiban untuk berbicara saat suatu hal menyangkut hak sipil.

Anggota DPR Young Kim juga menungkapkan kekhawatirannya mengenai UU tersebut, mengatakan bahwa balon-balon yang diterbangkan ke Korea Utara adalah satu-satunya sumber informasi dari luar.